Soal Penanganan Kemiskinan di Banyumas, LKB dan Navigator Munculkan Enam Rekomendasi

- Kamis, 22 September 2022 | 14:21 WIB
PENYERAHAN KENANG-KENANGAN: Usai membuka acara rilis penelitian Evaluasi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas, Wakil Dekan FISIP Unsoed Purwokerto, Dr Tri Wuryaningsih MSi memberikan kenang-kenangan kepada Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Gedung Serbaguna Kecamatan Cilongok
PENYERAHAN KENANG-KENANGAN: Usai membuka acara rilis penelitian Evaluasi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas, Wakil Dekan FISIP Unsoed Purwokerto, Dr Tri Wuryaningsih MSi memberikan kenang-kenangan kepada Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Gedung Serbaguna Kecamatan Cilongok

BANYUMAS, suaramerdeka-banyumas.com- Lingkar Kajian Banyumas (LKB) dan Navigator memunculkan enam rekomendasi akademik untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

Dalam paparan hasil penelitian Evaluasi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dengan studi kasus Kecamatan Cilongok di Gedung Serbaguna Kecamatan Cilongok, Kamis 22 September 2022  yang disampaikan Direktur Navigator Research Strategic, Novita Sari dan Direktur Lingkar Kajian Banyumas FISIP Unsoed Purwokerto, Syarif Hidayat ditemukan sejumlah hasil penelitian.

Hasil itu antara lain adalah adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial tahun 2015 masih dipakai sebagai dasar untuk penyaluran sejumlah bantuan sosial.

Baca Juga: Meluapnya Embung di BPTU HPT Unit Manggala Karena Ada Pengerjaan Pengerukan Embung

Selain itu ada dua desa di Kecamatan Cilongok dengan data DTKS yang melebihi jumlah penduduk yaitu Desa Kalisari dan Pejogol.

Dari 20 desa di Kecamatan Cilongok, hanya ada satu desa yaitu Desa Karangtengah yang mempunyai trend menurun dalam hal kemiskinan dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021.

Terkait hal inilah, dari penelitian ini ada enam rekomendasi antara lain perbaikan tata kelola data agar program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan tepat sasaran.

Baca Juga: Sesuai UU Pemilu, Nomor Urut Partai Politik Peseta Pemilu Didasarkan Hasil Pengundian

Pemerintah Kabupaten perlu membentuk tim khusus atau unit di bawah dinas sosial dan pemberdayan masyarakat desa yang fokus untuk melakukan
pemutakhiran dan pengelolaan DTKS dengan sumber daya manusia yang berkompeten di tingkat kabupaten hingga desa atau kelurahan.

Karena selama ini data final DTKS ditentukan pemerintah pusat, direkomendasikan Pemerintah Daerah (Kabupaten hingga Desa) diberi kewenangan untuk ikut terlibat dalam menetapkan DTKS, tidak hanya pada tahap pengusulan saja.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lebih dari 1000 Anak TK Ikuti Manasik Haji

Jumat, 30 September 2022 | 05:33 WIB

Gedung Serbaguna MAN Purbalingga Diharapkan Jadi Ikon

Sabtu, 10 September 2022 | 12:18 WIB

Generasi Muda Didorong Jadi Agen Gerakan Pluralisme

Senin, 5 September 2022 | 08:56 WIB

Moeldoko Resmikan Politeknik GUSDURian

Jumat, 2 September 2022 | 18:59 WIB
X