FGSNI Desak Pemerintah Segera Terbitkan SK Inpassing, Banyumas Ada Sekitar 370-an Guru

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com- Forum Guru Sertifikasi Non Inpassing ( FGSNI ) terus memperjuangkan nasib mereka khususnya agar pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan Inpassing untuk mereka.

Merekapun mengadukan nasib dan menyampaikan aspirasi mereka dengan datang ke Gedung DPR RI pada Rabu 17 Mei 2023. Diharapkan dengan masukknya pembahasan tentang aspirasi FGSNI maka pemerintah bisa segera menerbitkan SK Inpassing bagi mereka. 

Ketua FGSNI Kabupaten Banyumas, Sunarto mengatakan perwakilan FGSNI diterima Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Ruang Sidang Gedung DPR RI , Senayan Jalan Kalibata Jakarta Pusat.

Baca Juga: Diskusi Buku Aldera di Unsoed, Pius: Mahasiswa Jangan Lepas dari Bacaan, Pers dan Dikskusi

"Untuk kesekian kalinya kami bergerak. Misi kami yang mendesak  agar pemerintah adalah terbitnya SK Inpassing. Melalui DPR RI kami menyampaikan aspirasi kami untuk diteruskan ke pemerintah. Untuk kabupaten Banyumas sendiri saat ini ada sekitar 370-an guru sertifikasi non inpassing yang mendesak mendapatkan SK Inpassing," katanya.

Dijelaskan Sunarto, FGSNI diterima langsung oleh Ketua Banggar H. Said Abdulloh (FPDIP), wakil Banggar , Cucun A Syamsurizal (FPKB), Itje Siti Dewi Kuraisin, Ratna juwita dan Anggota Banggar lainya.

Hadir dalam kegiatan ini Ketum FGSNI Pusat, Agus Mukhtar, S.HI, Sekjen Siti Munadliroh Bendahara umum Lin Suroroh, Sunarto, Ketua FGSNI Banyumas yang juga pengurus pusat dan perwakilan Pengurus dari kabupaten kota di Indonesia, seperti pengurus dari kabupaten Sawaran Prov Lampung, Sumenep Jawa timur, Sukabumi, Bandung, bogor Jawa Barat, Kota Tangerang Banten, Kebumen, Banyumas, Brebes, Banjarnegara Jawa Tengah dan Pengurus dari DKI Jakarta .

Baca Juga: Mahasiswa Purwokerto Peringati 25 Tahun Reformasi Gelar Panggung Jalanan, Ingatkan penanganan Pelanggaran HAM

Ketua Umum FGSNI Pusat , Agus Mukhtar menyampaikan , bahwa momentum agenda pengaduan FGSNI dibanggar kali ini, sebuah usaha yang sangat urgen bagi perjuangan Guru swasta di Naungan Kemenag yang tergabung didalam FGSNI, selain sebagai sebuah usaha optimal guru sertifikasi menuntut program Inpassing masuk pembahasan di rapat banggar DPR RI .

Sekjen FGSNI Siti Munadliroh, menyampaikan perlunya Banggar peduli dengan kondisi Guru madrasah swasta, sehingga tuntutan kami bisa diakomodir dan masuk dalam poin pembahasan rapat Banggar dengan kementerian agama, Kemenkeu maupun kementerian PPN Bappenas RI.

Menerima aduan FGSNI, Ketua Banggar, Said Abdillah , menyampaikan akan menerima, membahas dan dianggarkan untuk mata SK inpassing 2024. Kami tidak sekedar janji namun ini akan kami buktikan. Mendengar hal tersebut, audien menyambutnya dengan tepuk tangan yang gemuruh suaranya memenuhi ruangan sidang Banggar .

Baca Juga: Semarakkan Hardiknas, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Banyumas Ikuti Jalan Sehat

Sementara itu Wakil Banggar Cucun A Syamsul Rizal, menyatakan , agar FGSNI segera menyampaikan data valid kebutuhan program inpassing sehingga data bisa dijadikan bahan pembahasan di banggar DPR RI.***

Sebelumnya, FGSNI melakukan orasi didepan gerbang DPR RI, menuntut dianggarkannya program inpassing kemenag RI pada tahun 2023.***