Tragedi 27 Juli: Serpih Ingatan Melawan Lupa

- Jumat, 29 Juli 2022 | 13:11 WIB
Peringatan Tragedi Kudatuli. (Foto : Istimewa)
Peringatan Tragedi Kudatuli. (Foto : Istimewa)

Oleh: Jarot C. Setyoko

Andaikata sejarah ‘hanya’ ditimbang dengan ukuran fisika, barangkali tak akan ada perdebatan yang berlarat-larat tentang fragmen peristiwa pada masa lampau. Misal, seberapa energi yang tercurah menjadi gaya, seberapa daya yang dihitung dalam kelajuan waktu, juga seberapa derajat perubahan sudut yang ditimbulkan.

Tetapi kita tahu, hari ini sejarah lebih sering (boleh dibaca: selalu) dihitung dari timbangan politik, stabilitas umum, dan juga kepentingan ekonomi. Maka besar-kecilnya makna sepenggal peristiwa di silam hari, akhirnya juga sangat tergantung sudut baca dan kepentingan masing-masing manusia. Pun itulah yang sesungguhnya terjadi dengan fragmen-fragmen gelap sejarah kita, termasuk tragedi 27 juli 1996 di antaranya.

Kita masih mengenang kisah itu dengan kening berkerut. Pagi itu, 27 juli 1996, Jakarta belum sepenuhnya bangkit dari tidur, namun kegaduhan telah pecah di Jalan Diponegoro, tempat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berkantor. Ratusan orang yang semalaman berjaga di kantor itu bertahan dengan gigih menghadapi penyerbu yang entah datang dari mana. Seperti halnya orang-orang yang berjaga di Jalan Diponegoro, para penyerbu itu juga beratribut PDI. Para penyerang itu mengaku sebagai kelompok Suryadi, lawan kubu Megawati di internal PDI. Namun dari kemampuan berkelahi mereka yang nampak terlatih, bisa diterka siapa sesungguhnya mereka.
           
Hari itu dengan cepat kemarahan menyebar ke segala arah. Api menghanguskan begitu banyak kendaraan dan gedung. Kelak Komnas HAM mencatat lima orang pendukung Megawati tewas, 149 orang terluka dan 136 lainnya ditahan. Namun para saksi berkeyakinan, yang mati mencapai puluhan orang, 300 lebih mengalami luka parah.

Seseorang yang diperbolehkan aparat menengok ke dalam kantor PDI mengatakan, ia hanya melihat ceceran darah dan sehelai jaket berlumur darah.  “Hari ini kita menjadi saksi sejarah, kawan-kawan kita mati mempertahankan gedung ini,”  kalimat sedih itu diucapkan dengan gagah oleh seorang anak muda yang berbandana merah di kepalanya.
        
Tapi benarkah hanya seonggok gedung yang mereka perjuangkan? Dan juga benarkah ‘hanya’ Megawati dan PDI yang mereka bela? Jika kita berdiri di sana saat itu, kita bisa menemukan jawabnya: Tidak! Itu tidak hanya soal gedung dan bukan sekedar membela Megawati. Gedung Jalan Diponegoro 58, tempat berhari-hari para ‘disiden’ Orde Baru menyuarakan protes, sesungguhnya hanyalah simbol dari kemerdekaan yang telah menahun diberangus. Sementara Megawati ditempatkan sebagai ‘interest confluence’ dari beragam pihak yang menentang watak ‘deksiya’ pemerintahan Soeharto.

Persengketaan internal PDI yang merupakan akibat intervensi pemerintah menjadi ’ruang bersama’ bagi banyak kekuatan kritis untuk melawan otoritarianisme kekuasaan. Kita tahu, mereka yang berkumpul di Jalan Diponegoro dan juga yang menggemakan protes di daerah-daerah tak hanya para partisan PDI, namun juga para aktivis mahasiswa, pegiat ormas dan lembaga swadaya masyarakat. Demokrasi dan kebebasan, itulah dalih yang sejati kenapa orang-orang itu melawan represi fisik yang tak tertandingi oleh kekuatan raga mereka yang sipil.

Dua puluh enam tahun berlalu, kita tak tahu, bagaimana makna peristiwa itu bagi para aktivis yang kini telah ‘lukir’ tempat ke dalam lingkaran kekuasaan. Kecuali seremonial serupa hening cipta, kita tak pernah melihat ikhtiar lebih untuk menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran berpolitik yang manifes. Kecuali sekelompok kecil ‘pelaku sejarah’ yang berkumpul di Jalan Diponegoro setiap tanggal 27 Juli tiba, nyaris tak ada peringatan yang pantas untuk mengenang bencana itu. Sekaligus untuk mengingatkan ada yang belum tuntas diungkap, meski bara telah padam 26 tahun silam. Pada akhirnya malapetaka 27 Juli tak lebih dari monumen rapuh yang kini mulai runtuh dalam ingatan.

Kita telah sering mendengar ini dari para cendekia, bahwa tak akan terjadi perubahan pada 1998 jikalau tak ada peristiwa 27 juli 1996. Dalam teori sosial dan ilmu sejarah setidaknya berlaku aksioma, bahwa setiap noktah peristiwa yang terjadi dalam proses panjang perubahan selalu memiliki pengaruh atas momentum perubahan yang terjadi kemudian. Tak ada peristiwa yang menggelinding dari ruang kosong. Dan tragedi 27 Juli adalah fase yang mematangkan kesadaran pelaku gerakan, bahwa kekuasaan yang mengunggulkan represi akan menghalalkan darah rakyat sendiri untuk menjamin kelangsungannya.

Lantas mengapa catatan atas peristiwa kelam itu kini seakan disingkirkan ke tepian meja? Kita tak pernah mendapatkan jawabannya. Tetapi barangkali di tengah masa kebebasan ini, ‘cita-cita’ kolektif yang terekam dari tragedi itu terlampau rumit bagi dunia politik yang makin lelap dalam arus pragmatisme kekuasaan. ‘Cita-cita’ itu mungkin hanyalah beban bagi para aktivis yang kini telah berkuasa. Sebaliknya bagi penyokong Orde Baru kala itu petaka 27 Juli adalah noda. Berbeda posisinya, namun arahnya sama: peristiwa itu harus redup dalam ingatan.


Maka tak aneh bila kini tak terlihat lagi jejak penuntasan hukum untuk mengungkap bencana politik itu. Bahkan mereka yang semula diidentifikasi berdosa atas malapetaka itu, kini masih leluasa meretas jalan kembali ke altar kekuasaan. Barangkali, atas nama stabilitas politik dan kepentingan kolektif lainnya, mereka telah bersepakat untuk akur dan menempatkan sejarah buram itu menjadi bagian dari masa lalu. Sekedar masa lalu. Dan peran rakyat hanyalah krocombelo yang memang di-casting sebagai figuran. Meski darah yang menetes dan nyawa yang tanggal sama sekali bukan tipuan kamera.


Barangkalai baiknya kita baca lagi pesan sastrawan Ceko, Milan Kundera, bahwa perjuangan melawan kekuasaan (yang dzalim) adalah perjuangan melawan lupa. Dan mereka yang mengabaikan masa lalu, tulis filsuf George Santayana, akan dikutuk untuk mengulanginya. Dengan demikian mewujudkan harapan yang baik, harus dimulai dengan menciptakan preseden pada masa sebelumnya. Yakni preseden bahwa seperti apapun kejahatan, kapanpun terjadi dan siapapun pelakunya harus tetap ditimbang oleh tangan hukum. Dengan begitu, kejahatan itu tak lagi menjadi kutukan bagi kita pada hari-hari mendatang.(*)

 

* Jarot C Setyoko
Saksi peristiwa yang saat ini menjadi pegiat komunitas seni ebeg (kuda lumping Banyumasan). Tinggal di Purwokerto.

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mewarisi Api Guru dari Masa Kebangunan

Selasa, 6 Desember 2022 | 08:46 WIB

Tragedi 27 Juli: Serpih Ingatan Melawan Lupa

Jumat, 29 Juli 2022 | 13:11 WIB

Jalan Berliku 24 Tahun Reformasi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 12:13 WIB

Komunikasi Keluarga Terhadap Pendidikan Anak

Jumat, 20 Mei 2022 | 17:27 WIB

Masalah Bersama itu Bernama Lost Learning

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:22 WIB

Kafala dan Kekerasan Struktural Bagi Pekerja Migran

Sabtu, 18 Desember 2021 | 12:52 WIB

Tentang 'Botoh' di Seputaran Arena Pilkades Serentak

Selasa, 14 Desember 2021 | 15:50 WIB

Politik Diametral

Rabu, 3 November 2021 | 14:22 WIB
X