JPU KPK Tuntut Juliari Batubara 11 Tahun Penjara Kasus Bansos Covid-19

Ant
- Rabu, 28 Juli 2021 | 14:39 WIB
Juliari P Batubara (SM/dok)
Juliari P Batubara (SM/dok)

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi menuntut mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dihukum 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Juliari dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 Miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial (Bansos) sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan terdakwa Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

 

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama yaitu pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

JPU KPK juga meminta agar Juliari juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti.

 

"Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.557.450.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," tambah jaksa Ikhsan.

Bila Juliari tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Juliari akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun," ungkap jaksa.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Terkini

Ini Cara Dapatkan dan Download Logo Hari Santri 2021

Rabu, 22 September 2021 | 07:42 WIB

Soal Adzan Dibuat Remix, Ini Tanggapan PBNU

Senin, 20 September 2021 | 20:39 WIB

PPKM Diperpanjang, Tidak Ada Level 4 di Jawa dan Bali

Senin, 20 September 2021 | 20:06 WIB
X