Cegah PHK, Pemerintah Gulirkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja

- Kamis, 22 Juli 2021 | 16:23 WIB
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com - Guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memastikan akan menggulirkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021.

Kebijakan pemberian BSU juga diharapkan dapat membantu meringankan beban pengusaha untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh.

Kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga, sehingga PHK dapat terhindarkan," kata Menaker Ida seperti yang dikutip melalui siaran pers Biro Humas Kemenaker, Rabu (21/7/2021).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkirakan jumlah calon penerima BSU mencapai sekitar 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 triliun.

Baca Juga : Ini Syarat Penerima BSU Rp 1 Juta Bagi Pekerja Wilayah Level 4 

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerja/Buruh penerima Upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap.

Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM Level 4.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp 3.500.000, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 1 juta diberikan sekaligus melalui transfer bank.

 

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Terkini

Ini Cara Dapatkan dan Download Logo Hari Santri 2021

Rabu, 22 September 2021 | 07:42 WIB

Soal Adzan Dibuat Remix, Ini Tanggapan PBNU

Senin, 20 September 2021 | 20:39 WIB

PPKM Diperpanjang, Tidak Ada Level 4 di Jawa dan Bali

Senin, 20 September 2021 | 20:06 WIB
X