Mengapa Pelaku LGBT dan Promotornya Tidak Ditindak Hukum, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD

Suaramerdeka-banyumas.com-Masih berlanjut soal gaduhnya kasus podcast Deddy Corbuzier yang mengundang Ragil Mahardika dan dinilai promosikan LGBT, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan soal sanksi heteronom dan sanksi otonom. 

Dalam akun instagramnya Mahfud MD menuliskan tanggapannya.

Berikut ini tanggapan dari Mahfud MD yang menjawab antara lain mengapa pelaku LGBT tidak ditindak hukum di Indonesia.

Baca Juga: Beredar Foto Terakhir Jurnalis Aljazeera Shireen Abu Akleh, HIngga Daftar Jurnalis yang Terbunuh Lainnya

Berikut selengkapnya:

Deddy Corbuzier dan LGBT dalam Konteks Hukum dan Moral: Sanksi Heteronom dan Sanksi Otonom]

Banyak yang bertanya, mengapa pelaku LGBT dan promotor-promotornya tidak ditindak secara hukum? Tentu jawabannya, karena LGBT tidak atau belum dilarang oleh hukum yang disertai ancaman hukuman. Ini terkait dengan asas legalitas.

Ini adalah negara demokrasi, siapa pun boleh saling berekspresi asal tidak melanggar hukum. Kawan yg lain bertanya, di negara demokrasi pun harus ada sanksi bagi yang melanggar agama, moral, etika. Betul, tapi penjatuhan sanksi hukum harus berdasar hukum yang ada sebelum terjadinya perbuatan. Negara demokrasi harus dilaksanakan berdasar nomokrasi (pemerintahan hukum), dimana setiap melakukan penindakan hukum aparat harus berdasar UU yang telah ada.
Coba saya tanya balik: harus dijerat dengan UU nomer berapa Deddy dan pelaku LGBT? Belum ada hukum yang mengaturnya.

Baca Juga: Jurnalis Aljazeera Shireen Abu Akleh Terbunuh, Israel Panen Kecaman