Soal Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar, Ini Kata KPK

- Selasa, 10 Mei 2022 | 07:24 WIB
Meme anti korupsi dari KPK. (SM/dok)
Meme anti korupsi dari KPK. (SM/dok)

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pengadaan gorden rumah dinas DPR atau wakil rakyat yang mencapai Rp 43,5 Miliar dapat mengaju ke regulasi yang berlaku, transparan sehingga tidak terjadi pidana korupsi. 

"KPK juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan keuangan negara.

Serta dapat melaporkannya jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan informasi awal yang valid, melalui pengaduan@kpk.go.id atau call center 198," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Baca Juga: Waspadai Gejala Hepatitis Akut Awal hingga Berat Pada Anak

Menurutnya proses pengadaan gorden harus mengacu pada Perpres Nomor 12/2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

"KPA (kuasa pengguna anggaran) maupun PPK (pejabat pembuat komitmen) harus memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi," ungkap Ali.

Ali mengatakan, KPK mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan gorden dilakukan secara transparan dan akuntable.

Baca Juga: Menkes: Bersih Diri-Rajin Cuci Tangan, Salah Satu Cara Mencegah Hepatitis Akut

Menurutnya, hal itu bisa mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dan mengambil keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum.

Halaman:

Editor: Susanto

Sumber: Setkab RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemecatan Ferdy Sambo Bukti Komitmen Tegas Polri

Jumat, 23 September 2022 | 08:24 WIB
X