Tak Hanya MUI, Kini Ada Peran BPJPH dan LPH dalam Sertifikasi Halal Sesuai UU 33 Tahun 2014

- Kamis, 17 Maret 2022 | 12:08 WIB
LABEL Halal Indonesia yang baru saja ditetapkan oleh Kemenag dan berlaku efektif sejak 1 Maret 2022.(SM Banyumas/Dok)
LABEL Halal Indonesia yang baru saja ditetapkan oleh Kemenag dan berlaku efektif sejak 1 Maret 2022.(SM Banyumas/Dok)

 

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com-Tidak hanya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), sesuai dengan Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, proses sertifikasi halal Indonesia juga melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. 

Sinergi tiga pihak ini dilaksanakan proses sertifikasi halal tersebut. 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha.

Baca Juga: Berlaku Sejak 1 Desember 2021, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Indonesia

“Ada tiga aktor yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, terlibat dalam proses Sertifikasi Halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI,” jelas Aqil Irham di Jakarta, Selasa15 Maret 2022.

Menurutnya, masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat.

BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

Baca Juga: All England 2022 : The Minions Menang, Dua Ganda Putra Lain Tumbang dari Rekan Senegara

Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya.

Halaman:

Editor: Susanto

Sumber: Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X