Pemerintah Tetapkan Sembilan Titik Pintu Masuk Pelaku Perjalanan Internasional di Wilayah Indonesia

- Jumat, 7 Januari 2022 | 12:37 WIB
Ilustrasi perjalanan ke luar negeri di masa pandemi Covid-19 (SM Banyumas/Dok pixabay)
Ilustrasi perjalanan ke luar negeri di masa pandemi Covid-19 (SM Banyumas/Dok pixabay)

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com-Pemerintah kembali menetapkan sembilan titik masuk untuk pelaku perjalanan internasional yang akan masuk ke wilayah Indonesia sebagai bagian upaya penanganan Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung.

Hal itu tertera dalam Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang ditandatangai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Suharyanto pada tanggal 4 Januari 2022.  

Regulasi ini menjadi tindak lanjut perkembangan situasi penanganan Covid-19, diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri.

Baca Juga: Mulai 8 Januari 2022, Pemberangkatan Jamaah Umrah Indonesia Dimulai

“Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan Covid-19, sehingga perlu dicabut dan diganti yang baru,” ujar Suharyanto sebagaimana dilansir dari laman resmi Satgas Penanganan Covid-19. 

Sebagaimana dituangkan dalam Diktum Kesatu, melalui keputusan ini Ketua Satgas menetapkan entry point ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri melalui sembilan titik, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

Adapun sembilan titik tersebut adalah Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, Banten; Bandara Juanda, Jawa Timur (Jatim); Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara (Sulut); Pelabuhan Batam dan Pelabuhan Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri); Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara); Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan PLBN Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar) serta PLBN Motaain, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Pemerintah Terus Evaluasi Menyeluruh Ijin Pertambangan, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Negara

Ditegaskan pada Diktum Kedua, WNI pelaku perjalanan luar negeri wajib melakukan karantina. Masa waktu karantina 10 x 24 jam berlaku bagi WNI dari negara/wilayah asal kedatangan dengan tiga kriteria, yaitu telah mengonfirmasi transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529; secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529; dan jumlah kasus konfirmasi SARS-CoV-2 B.1.1.529 lebih dari 10 ribu kasus.

Halaman:

Editor: Susanto

Sumber: Setkab RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terdata, 1.378 Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi Banten

Selasa, 18 Januari 2022 | 06:47 WIB
X