Pemerintah Terus Evaluasi Menyeluruh Ijin Pertambangan, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Negara

- Jumat, 7 Januari 2022 | 10:31 WIB
ILUSTRASI Pertambangan emas yang dilaksaanakan oleh industri (SM Banyumas/dok pixabay
ILUSTRASI Pertambangan emas yang dilaksaanakan oleh industri (SM Banyumas/dok pixabay

BOGOR, suaramerdeka-banyumas.com-Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap ijin atau izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara khususnya yang dilaksanakan swasta.

Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. .

Ijin-ijin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut,” tegas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan persnya, Kamis 6 Januari 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sebagiamana dilansir dari laman resmi Setkab RI.

Baca Juga: Perbaiki Tata Kelola SDA, Presiden Jokowi Cabut 2.708 Ijin Pertambangan, HGU dan HGB, Ini Lengkapnya..

Adapun sejumlah ijin yang dievaluasi dan dicabut antara lain:

Pertama, hari ini 6 Januari 2022 pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

“Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Baca Juga: Dieng Diguncang Gempa Bumi Dangkal

Halaman:

Editor: Susanto

Sumber: Setkab RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terdata, 1.378 Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi Banten

Selasa, 18 Januari 2022 | 06:47 WIB
X