Presiden Jokowi Tetapkan Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

- Senin, 3 Januari 2022 | 07:54 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kirim tim dokter kepresidenan untuk mendampingi pengobatan SBY yang didiagnosa kanker prostat (SMBanyumas/dok instagram @jokowi)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kirim tim dokter kepresidenan untuk mendampingi pengobatan SBY yang didiagnosa kanker prostat (SMBanyumas/dok instagram @jokowi)

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kembali pandemi Covid-19 hingga awal 2022 ini  masih berlangsung.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang baru saja ditandatangannya akhir 2021 ini. 

Keppres yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021.

Baca Juga: Bocah 7 Tahun Tewas Tenggelam di Kolam Renang di Bukateja


“Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” ditegaskan dalam Diktum Kesatu peraturan ini.

Selanjutnya, dalam Diktum Kedua disebutkan, dalam masa pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

Baca Juga: Libur Nataru, 21.432 Wisatawan Kunjungi Lokawisata Baturraden

2. UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan

3. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Warganet Bertanya-tanya, Kemana Si Oyen?

Jumat, 25 November 2022 | 09:43 WIB

Piala Dunia 2022: Maroko vs Kroasia Imbang 0-0

Kamis, 24 November 2022 | 06:18 WIB
X