Tertunda Dua Tahuan, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Minta Dipercepat Tahun 2022

PURWOKERTO,suaramerdeka-banyumas.com-Pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan yang dialokasikan dari APBD di Kabupaten Banyumas dinilai sempat tertunda hampir dua tahun, karena dampak pandemi Covid-19.

 

Karena itu, untuk APBD tahun anggaran 2022, kalangan DPRD Banyumas mendesak pihak pemkab untuk mempercepat realisasinya. 

 

Hal itu menjadi salah satu rumusan rekomendasi dari DPRD Banyumas atas persetujuan Raperda APBD 2022, penandatanganan bersama dilakukan antara Bupati Achmad Husein bersama empat unsur pimpinan DPRD, Jumat,26 November 2021, di ruang paripurna. 

 

 

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua  DPRD dr Budhi Setiawan, dilanjut dengan penyampaian usulan raperda teribusi perizinan tertentu. 

 

Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat mengatakan, hasil pembahasan Banggar atas RAPBD  2022 sebelumnya diputuskan,  pada tahun anggaran 2022, eksekutif diminta berkomitmen untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan yang sudah  tertunda sejak tahun 2020 lalu. 

 

Menurutnya, tahun 2021, karena ada pandemi Covid-19, angaran pos tersebut terkena  kebijakan refocusing sekitar Rp 40 miliar.

 

 

Sementara pada tahun 2022, masih  dialokasikan lagi anggaran pos biaya tak terduga (BTT) sebesar Rp 44 miliar,  juga untuk penanganan Covid-19. Sebelum perubahan APBD 2021, kata dia, anggaran yang terkena refocusing mencapai  Rp 340 miliar lebih.

 

"Pada tahun 2021 ini, realisasi percepatan pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan sampai Novemver baru sekitar 60 persen. Padahal amanat dari pemerintah, ini harus  dilaksanakan. Sehingga pada tahun 2022 harus bisa dilaksanakan lebih awal," kata wakil rakyat dari Golkar.

 

DPRD, kata dia, mengharapkan BTT yang dipasang di APBD 2022, jangan dipakai semata untuk antisipasi penanganan dan pengendalian Covid-19 saja.  Mengingat sampai November ini, target vaksinasi di Banyumas sampai 80 persen. 

 

 

Tahun depan, diprediksi kasus Covid-19 sudah melandai dan anggaran BTT bisa dimaksimalkan untuk penanganan bencana alam.

 

Anggaran BTT itu, katanya, bisa diarahkan untuk penanganan-penanganan bencana, terutama  kerusakan infrastruktur yang terkena banjir, seperti jalan rusak, tanah longsor, talud atau  jembatan rusak (longsor). 

 

"Beberapa kejadian bencana akibat banjir dan hujan lebat ini bisa dipakai dari BTT ini. Ini temen-temen DPRD banyak dikeluhkan warga dari wilayah-wilayah, terkesan pemerintah daerah diam tidak menangani," katanya.

 

 

Menurutnya, DPRD juga menyoroti asumsi perhitungan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa)  tahun depan dipasang sampai Rp 200 miliar. DPRD minta, silpa-nya bisa ditekan minimal Rp 100 miliar saja, supaya penyerapan anggaran bisa maksimal. 

 

"Tahun depan beban APBD juga cukup besar, karena 43 persen dari total APBD sendiri harus disiapkan untuk belanja pegawai (ada penerimaan CPNS dan P2K baru), baik untuk gaji dan tunjangan.

 

Total belanja daerah tahun 2022, sekitar Rp 3,63 triliun," jelasnya.

 

 

Menurutnya, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga menjadi perhatian DPRD.

 

Wakil rakyat tidak ingin pengembalian pinjamannya terhambat ke depan. Karena resikonya dana alokasi umum (DAU) dipotong tiap tahun hingga batas waktu pengembalian (5-7 tahun).

 

"Tahun 2022, DAK turun Rp 100 miliar, DAU yang diterima Banyumas juga turun sekitar Rp 42 

miliar sendiri dari total sekitar Rp 1,3 triliun. Kalau ini nanti masih dipotong tiap tahunnya untuk skema pengembalian pinjaman program PEN, maka beban APBD ke depan makin berat. 

 

 

Harapannya program ini (keparwisataan) bisa terdongkrakmemberikan kontribusi ke PAD," kata  dia.

 

Beban APBD 202 terberat, di antaranya untuk belanja pegawai baru sekitar Rp 144 miliar. 

 

Anggaran ini untuk membayar gaji CPNS dan 3K baru sebanyak 2.230 orang, dimana anggaran harus sudah tersiapkan lebih dulu. 

 

Baca Juga: Asyik, Penerbangan Komersil Rute Cilacap-Semarang dan Cilacap-Jakarta Segera Dibuka 

 

Bupati Achmad Husein mengapresiasi atas pembahasan APBD 2022 yang bisa selesai lebih cepat sejak disampaikan Raperda RAPBD tersebut tanggal 30 September lau. Sehingga bisa  disetujui bersama. 

 

"Atas dasar persetujuan DPRD ini, kami atasnama eksekutif juga menyetujui raperda ini. 

 

Selanjutnya sebelum ditetapkan menjadi perda untuk memenuhi syarat yuridis formal, akan kami mintakan evaluasi ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat," katanya.***