KPK: Selama Tidak Melanggar Hukum, Tidak Perlu Takut OTT

- Senin, 15 November 2021 | 19:43 WIB
Gedung KPK.(foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)
Gedung KPK.(foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala daerah tidak perlu merasa takut terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan, kepala daerah semestinya tetap memegang teguh integritas serta prinsip good governance.

"Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka, mereka tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT," kata Ipi melalui keterangan pers yang diterima Senin, 15 November 2021.

Menurutnya, KPK meminta komitmen kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Baca Juga: Video Viral Bupati Banyumas Soal OTT Bikin Pro Kontra , Begini Tanggapan Masyarakat Banyumas

Melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), KPK telah merangkum delapan area yang merupakan sektor rawan korupsi sebagai fokus penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Kedelapan area tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Setiap area intervensi tersebut telah diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi oleh KPK secara berkala.

"Langkah-langkah tersebut dijabarkan ke dalam indikator dan subindikator yang harus dilaksanakan pemda untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan celah korupsi demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," urainya.

Halaman:

Editor: Nugroho Pandhu Sukmono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X