Ini Link Permendikbud 30 tahun 2021 tentang PPKS dan Isi Pasal 5 yang Dinilai Bermasalah oleh MUI Pusat

- Sabtu, 13 November 2021 | 13:27 WIB
Ketua MUI Pusat, KH Cholil Nafis (SM Banyumas/dok twitter @cholilnafis)
Ketua MUI Pusat, KH Cholil Nafis (SM Banyumas/dok twitter @cholilnafis)

 

Suaramerdeka-banyumas.com- Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang PPKS menuai pro kontra berbagai pihak. 

Bahkan sebagaimana diungkapkan Ketua MUI Pusat KH Cholil Nafis sebagaimana dituliskan dalam akun twitternya @cholilnafis Jumat 12 Nopember 2021, MUI menolak Permendikbud PPKS tersebut karena dinilai bermasalah dan tolok ukurnya bertentangan dengan Pancasila dan agama. 

Untuk mendapatkan lengkap terkait isi peraturan menteri ini bisa diunduh di link https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf

Baca Juga: MUI Pusat Tolak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS, Ini Dasarnya...

Berikut ini isi dari Pasal 5 yang menjadi sorotan dan berpotensi bisa mengarahkan perilaku seks bebas dan maksiyat.

Ini isi dari Pasal 5 Permendikbud 30 tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi:

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Baca Juga: Cerita Lucu : Ini yang Terjadi Tiga Narapidana Setelah Keluar dari Hukuman 20 Tahun Penjara

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; 
c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

Baca Juga: Bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Bawa Komitmen Bisnis dan Investasi 32,7 Miliar Dolar AS

h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; -8- jdih.kemdikbud.go.id
p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

Baca Juga: Waspada! Penipu Mengaku Anggota TNI Marak Terjadi di Purbalingga

r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X