KPK Periksa Ajudan Bupati Banjarnegara, Dalami Pembagian Fee

- Kamis, 28 Oktober 2021 | 13:06 WIB
MELINTAS: Seorang pedagang pikulan melintas di sudut Alun-alun Banjarnegara dengan latar belakang spanduk dukungan kepada KPK atas penuntasan kasus korupsi di Pemkab Banjarnegara, Sabtu (4/9/2021). (SMBanyumas/Castro Suwito)
MELINTAS: Seorang pedagang pikulan melintas di sudut Alun-alun Banjarnegara dengan latar belakang spanduk dukungan kepada KPK atas penuntasan kasus korupsi di Pemkab Banjarnegara, Sabtu (4/9/2021). (SMBanyumas/Castro Suwito)

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ajudan Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS), Wahyudiono.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami pembagian persentase fee untuk tersangka BS.

Selain Wahyudiono, empat orang saksi juga diperiksa KPK pada Rabu, 27 Oktober 2021 untuk tersangka Budhi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

"bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Tim Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka BS dan KA yaitu Wahyudiono (Ajudan Bupati), Susmono Dwi Santoso (wiraswasta), Febriana Eriska Putri (Staf Keuangan PT Adi Wijaya), Prihono (Direktur CV Pilar Abadhi), dan Cion Pramundita (Sekretaris Kecamatan Kalibening)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021.

Baca Juga: Ini Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Kena OTT KPK

Ali mengatakan, seluruh saksi tersebut hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kehadiran tersangka BS dan KA dalam memberikan pengarahan untuk para pengusaha yang akan mengerjakan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara.

Arahan diduga terkait adanya pembagian persentase "fee" untuk tersangka BS.

Sebelumnya, KPK menyebut pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek.

Halaman:

Editor: Nugroho Pandhu Sukmono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X