DPR Minta Pembangunan Harus Sejalan Dengan Kerangka  SDGs

 

 

PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, pembangunan dari pusat hingga daerah harus sejalan dengan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs).

 

"Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) udah menandatangani tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs) pada tahun 2015.

 

Di  Indonesia, untuk pemerintah sudah ditandatangani Bappenas, dan di DPRD RI melalui BKSAP," katanya saat acara  Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDGs Day di Pendopo Sipanji  Purwokerto, Selasa 21 September 2021.

 

 

Menurut Fadili Zin, setelah di tingkat nasional,  maka ini harus diikuti di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. 

 

Dia mengatakan, dalaam SGDs ini  ada 17 target supaya tidak ada  satu pun warga tertinggal di dalam pembangunan.

 

Sehingga pembangunan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, harus dalam kerangka SDGs.

 

 

Dia mencontohkan poin ke-16 SDGs tentang pemerintahan, poin ke-7 tentang energi terbarukan atau berkelanjutan, dan lain-lain.

 

"Jadi, target-target SDGs ini nanti sampai 2030.

 

Sekarang ini dalam rangka dekade untuk aksi menuju ke situ," katanya.

 

 

Dengan demikian, katanya, program-program pembangunan yang dirancang  pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, sejalan dengan kerangka SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat pada umumnya.

 

"Sampai saat ini ada sebagian daerah yang sudah ikut dalam kerangka SDGs. 

 

Namun masih ada pula yang belum ikut SDGs atau masih sendiri-sendiri  namun poinnya sama," nilai wakil rakyat dari Partau Gerindra ini.

 

 

Dia menerangkan,  tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat tersosialisasi dengan banyak sehingga kerangkanya bisa dalam kerangka SDGs.

 

"Kami di BKSAP ini, di DPR, bagian yang diplomasi antarparlemen.

 

Jadi, kegiatan ini juga dalam rangka menyinergikan kepentingan-kepentingan daerah," kata politikus Partai Gerindra itu.

 

 

Misalnya, kalau ada kaitannya dengan luar, perguruan-perguruan tinggi yang mempunyai hubungan dengan perguruan tinggi di luar negeri, pihaknya bisa ikut menjembatani.

 

Hal itu, lanjut dia, disebabkan diplomasi parlemen merupakan salah satu tugas dari DPR dan ada nomenklaturnya di parlemen-parlemen seluruh dunia.