Ini Lima Modus Korupsi Kepala Daerah Menurut KPK

- Kamis, 9 September 2021 | 09:14 WIB
Meme anti korupsi dari KPK. (SM/dok)
Meme anti korupsi dari KPK. (SM/dok)

Mohon masalah rekrutmen ini diperhatikan kembali jangan sampai menjadi bumerang,” katanya.

Baca Juga: Warga Cilacap Geger, Ibu Penjual Bubur Dibunuh Anak Kandung dengan Parang

Demikian mengenai promosi jabatan.

Seringkali ada tawar menawar ‘tarif’.

Menurutnya dengan adanya ‘tarif’ jual beli jabatan akan membuat pejabat tersebut ‘mencari’ anggaran untuk menutupi pengeluaran tadi.

Baca Juga: Tingginya Partisipasi Banyumas, Sumbang Minimal 20 Atlet Tiap Gelaran PON

Menurutnya, penyebab tindakan korupsi salah satunya besarnya biaya politik.

Penelitian Litbang KPK 2017, rata-rata 82,3% biaya politik kepala daerah berasal dari donatur. Bantuan yang diberikan itu bukannya tanpa imbalan, ada kepentingan tertentu di balik pemberian bantuan dana ke calon kepala daerah.

Besarnya biaya politik merupakan hak para calon kepala daerah.

Baca Juga: 3,25 Juta dari 8,7 Juta Pekerja Telah Terima BSU

Akan tetapi lebih baik dimenej dan diminimalisir. Karena semakin tinggi biaya politik pastinya akan muncul pemikiran korupsi bagaimana untuk mengembalikannya.

“Itulah jebakan Batman ada di sana,” katanya.

Strategi yang bisa dilakukan dalam pemberantasan korupsi, disamping dengan penindakan dan kampanye/edukasi juga dilakukan pencegahan.

Baca Juga: Akselerasi Vaksinasi dan Prokes Kunci Pemulihan Sektor Parektraf

Dalam pencegahan, KPK sudah disediakan sistem monitoring centre for prevention (MCP) yang mencakup beberapa area intervensi.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X