Ini Lima Modus Korupsi Kepala Daerah Menurut KPK

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com- Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengingatkan 5 Modus Korupsi Kepala Daerah.

Hal itu disampaikan dalam Rakor (virtual) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama KPK, Rabu (8/9).

Lima modus tersebut , pertama mengenai Penerimaan Daerah, diantaranya pajak daerah dan retribusi, pendapatan daerah dari pemerintah pusat dan kerjasama dari pihak ketiga.

Baca Juga: Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara, KPK Dalami Proses Lelang di Dinas PUPR

Kedua, Belanja Daerah, diantaranya : pengadaan barang dan jasa, penempatan dan pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah/bansos/program, penempatan modal Pemda di BUMD, dan pengelolaan aset.

“Terkait pengadaan barang dan jasa, silahkan cek kembali.

Terkadang ‘itu-itu saja’, atau benderanya beda tapi orangnya (pemenang lelang) masih ‘itu-itu saja’, karena sudah jadi mafia barang dan jasa.

Baca Juga: Aplikasi Dolan Banyumas Diluncurkan, Dinporabudpar: Masih Banyak Kekurangan

Ini sudah kita analisis, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah,” katanya.