Konstruksi Korupsi di Pemkab Banjarnegara, KPK Sebut Bupati Banjarnegara Terima Duit Rp2,1 Miliar

KA juga selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik BS yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BM).

Penerimaan komitmen fee senilai 10 % oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan KA.

"(Diduga) BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, kurang lebih senilai Rp 2,1 miliar," ujarnya.

Firli mengatakan, pihaknya memahami pengadaan infrastruktur sangat penting untuk mobilitas dan kepentingan rakyat terutama menunjang pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Bupati Jadi Tersangka, Spanduk Dukung KPK Usut Korupsi Terpampang di Alun-alun Banjarnegara

Pekerjaan infrastruktur harus diutamakan tetapi harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan tidak merugikan keuangan negara.

"KPK selalu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, karena sesungguhnya penyelenggara negara, baik itu bupati, walikota maupun gubernur dipilih oleh rakyat. Kami minta melalui kesempatan ini terus mengajak untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi," ujarnya.

Firli mengatakan, proses penyidikan tersebut belum selesai. Apabila ditemukan bukti-bukti terbaru terkait keterlibatan korporasi, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka. 

"Syarat pertama korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang terjadi, poin kedua, korporasi tidak melakukan upaya pencegahan terhadap korupsi dan ketiga korporasi membiarkan terjadinya tindak korupsi," kata dia.