Konstruksi Korupsi di Pemkab Banjarnegara, KPK Sebut Bupati Banjarnegara Terima Duit Rp2,1 Miliar

- Sabtu, 4 September 2021 | 12:28 WIB
DIHADIRKAN: Dua tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa pada di Kabupaten Banjarnegara, BS dan KA dihadirkan pada jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021) malam (SMBanyumas/istimewa)
DIHADIRKAN: Dua tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa pada di Kabupaten Banjarnegara, BS dan KA dihadirkan pada jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021) malam (SMBanyumas/istimewa)


JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018, Jumat (3/9/2021) malam.

Selain Bupati, seorang pengusaha Kedy Afandi (KA) yang merupakan orang kepercayaan Budhi turut menjadi tersangka.

Terkait konstruksi perkara, Ketua KPK, Firli Bahuri menyebutkan, BS memerintahkan KA yang juga Ketua Tim Sukses BS saat mengikuti pemiihan kepala daerah untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara di salah satu rumah makan pada September 2017.

"Sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa, paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 % dari nilai proyek. Untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud, diwajibkan memberikan commitment fee sebesar 10 % dari nilai proyek," jelasnya, dalam jumpa pers, Jumat malam.

Baca Juga: Korupsi di Pemkab Banjarnegara, KPK Tetapkan Bupati Budhi Sarwono Sebagai Tersangka

Firli melanjutkan, pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara.

Secara langsung BS menyampaikan, di antaranya menaikkan HPS senilai 20 % dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 % untuk BS sebagai commitment fee (biaya komitmen) dan 10 % sebagai keuntungan rekanan.

"Artinya setiap proyek itu sudah diambil dulu uangnya 20 % dari nilai proyek. Dengan pembagian 10 % untuk saudara BS dan 10 % untuk keuntungan rekanan," kata dia.

BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang.

Baca Juga: Bupati Banjarnegara Ditahan KPK, Rumdin dan Alun-alun Lengang

Halaman:

Editor: Nugroho Pandhu Sukmono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mahfud MD: Teroris Bukan Pejuang Agama!

Jumat, 9 Desember 2022 | 08:43 WIB

Status Vulkanik Gunung Semeru Meningkat Menjadi Awas

Minggu, 4 Desember 2022 | 15:08 WIB
X