Pertunjukkan Pantomime Dibidik Pajak Hiburan, Bupati: Itu Self Assessment, Tidak Bayar Tidak Masalah

Baca Juga: Akun Resmi MotoGP, Pasang Foto Pawang Hujan Rara, Netizen Heboh

Terkait pagelaran pantomime, Husein mengatakan, apabila pengunjung pertunjukkan tersebut adalah komunitas dan untuk kalangan sendiri maka tidak dikenai pajak hiburan.

Namun, apabila menarik tiket dan untuk masyarakat umum, maka sesuai aturan dapat dikenai pajak.

"Kalau kita tidak memberitahu, kita yang salah, yang penting kita sudah memberitahu, 'ini harus kena pajak'. Habis itu self assessment, mau dihitung berapa, silakan saja. Misal yang datang 5 (orang) tulis saja 5 yang membayar (tiket). Tapi intinya laporan dulu. Kalau ada tiket dijual umum, harus kena pajak," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas (DKKB), Jarot C Setyoko, mengatakan, semestinya Pemkab Banyumas membuat diskresi atau kebijakan maupun tindakan khusus untuk kesenian yang orientasinya bukan bisnis.

Baca Juga: Pagelaran Pantomime Dibidik Pajak Hiburan, Komite Ekonomi Kreatif Banyumas Angkat Bicara

"Memang ada seni yang orientasinya bukan untuk bisnis, kayak teater, pantomime, sastra pertunjukkan. Kalau itu dipentaskan, ditiketkan dan kemudian dikenai pajak kan tambah nggak karu-karuan. Basis ekonomi kreatif Banyumas kan seni budaya," ujarnya.

Diskresi tersebut, kata dia, harus melihat konteks dari pertunjukkan tersebut. Sebab, tidak semua pagelaran bertujuan untuk keuntungan.

Jarot mencontohkan, salah satu diskresi yang diterapkan Bupati Banyumas yaitu kebijakan penggunaan gedung Teater Indoor Taman Budaya Soetedja untuk kegiatan yang dikoordinasikan oleh DKKB.

Baca Juga: Bikin Pertunjukkan di Kampus Dapat Dikenai Pajak Hiburan, Begini Penjelasan Kepala Bapenda Banyumas