Ini Penjelasan MUI Soal Beda Fatwa Status Hukum Vaksin AstraZeneca

- Sabtu, 4 September 2021 | 11:56 WIB


JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com-Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi, Asrori S Karni menjelaskan ada persamaan dan perbedaan Fatwa MUI Pusat dan MUI Jatim tentang vaksin AstraZeneca.

Persamaannya kata Asrori, boleh digunakan. Perbedaannya, MUI Jawa Timur tim menyatakan boleh karena halal. Sementara MUI Pusat memboleh karena darurat).

"Perbedaan lain, pada status vaksin dan metode istinbath hukumnya. Jatim menetapkan vaksin AstraZeneca halal dengan argumen istihalah (perubahan benda najis menjadi suci) mutlak.

Baca Juga: Paguyuban Warga Keturunan Tionghoa Bagikan 30.000 Sembako Untuk warga Terdampak Covid-19

Rujukannya madzhab Hanafiyah dan Malikiyah," jelasnya sebagaimana ditulis di laman resmi MUI pusat untuk merespon terkait soal AstraZeneca mengandung babi.

Dianalogikan dengan perubahan anggur (suci) menjadi khamr (najis), lalu jadi cuka (suci). Kulit bangkai (najis) menjadi suci setelah disamak, juga proses istihalah.

MUI Pusat menetapkan vaksin AstraZeneca haram karena tidak menerima istihalah secara mutlak, dikecualikan pada babi dan turunannya.

Baca Juga: Bupati Tersandung Korupsi, Tokoh Agama Banjarnegara Minta Masyarakat Tenang dan Tahan Diri

Rujukannya madzhab Syafi’iyah yang memegang prinsip hati-hati (ikhtiyath) dan keluar dari polemik (khuruj minal khilaf).

Tentang Istihalah, MUI Pusat pernah mengeluarkan fatwa khusus dalam Ijtima Ulama 2015 di Tegal.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Terkini

Awas! Generasi Muda Rentan Alami Gangguan Mental

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:55 WIB

Ini Empat Hormon Bahagia dan Cara Meningkatkannya

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 19:06 WIB
X