PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, menyebutkan terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian inflasi Purwokerto dan Cilacap tahun 2021.
Risiko tersebut antara lain perkembangan permintaan domestik, khususnya rumah tangga yang terganggu sebagai upaya mengurangi tersebarnya pandemi Covid -19.
Kemudian, berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional termasuk bantuan pemerintah untuk para pelaku usaha di tengah kondisi pandemi Covid -19.
"Perubahan cuaca dan iklim yang mempengaruhi produksi juga dapat berdampak pada terjadinya fluktuasi harga beberapa komoditas hortikultura," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Samsun Hadi, Selasa (3/8/2021).
Baca Juga : Inflasi Cilacap Lebih Rendah dari Purwokerto
Lebih lanjut dia mengatakan, peningkatan harga komoditas yang ditentukan oleh pemerintah seperti cukai rokok diperkirakan turut andil sebagai penyumbang inflasi.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan peningkatan tarif cukai rokok pada 2021 untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Sementara itu, untuk tarif cukai Sigaret Kretek Tangan tidak mengalami peningkatan. Adapun secara rata-rata kenaikan tarif cukai rokok pada 2021 sebesar 12,5% dan berlaku mulai Februari 2021.
Kebijakan pemerintah berupa subsidi listrik, subsidi PPnBM kendaraan bermotor, dan pelonggaran LTV 100% untuk sektor real estate diperkirakan turut mendorong tingkat konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, beberapa hal yang berpotensi menahan laju inflasi antara lain masih terbatasnya konsumsi dan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid -19 yang masih berlanjut serta pasokan bahan pangan utama yang diperkirakan terkendali.
Baca Juga : Juli 2021, Purwokerto Inflasi 0,09%
Sementara itu, pemerintah juga telah menetapkan bahwa subsidi listrik masih berlanjut pada 2021 tetapi persentase subsidinya dikurangi.
Sejak April 2021, subsidi listrik untuk tegangan 450 watt berkurang menjadi 50%, sedangkan untuk tegangan 900 watt menjadi 25%.
Samsun Hadi mengatakan, koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga khususnya untuk bahan kebutuhan pokok.
