Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Menegaskan HET MGKR Minyakita Rp 14 Ribu Perliter

JAKARTA, suaramerdeka-banyumas.com-Menteri Perdagangan (Mendag)  Zulkifli  Hasan menegaskan harga eceran tertinggi (HET) Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR) dengan merek Minyakita adalah 14 ribu perliter.

“Minyakita dalam program  Minyak  Goreng  Kemasan  Rakyat  memberi  pelaku  usaha  pilihan  dalam mendistribusikan   minyak   goreng   hasil   DMO.  

Minyak   goreng   hasil   DMO   yang   didistribusikan menggunakan merek Minyakita harus dijual dengan harga Rp14 ribu per liter,” ujar Mendag Zulhas dikutip dari siaran persnya, Rabu 13 Juli 2022. 

Baca Juga: Inilah Pembunuhan Pertama di One Piece

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat yang berlaku mulai 8 Juli 2022.

Hal-hal yang diatur dalam Permendag 41 Tahun 2022 yaitu menyangkut harga jual sesuai HET, tempat pendistribusian, bentuk  kemasan,  pemenuhan  izin  edar  dan  standar, serta  insentif  faktor  pengali kemasan bagi pelaku usaha yang menyediakan minyak goreng kemasan Minyakita.

“Kami harap dengan semakin banyak pengusaha yang bergabung dalam program MGKR, distribusi minyak goreng hasil DMO akan semakin cepat tersalurkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan volume ekspor CPO,” tambahnya.

Baca Juga: Bermula dari Tindakan Pelecehan, Ini Kronologi Penembakan Ajudan Kadiv Propam Polri, Brigadir J

Menteri Perdagangan (Mendag)  Zulkifli  Hasan mengatakan, program MGKR dengan Minyakita bertujuan untuk memberi alternatif bagi para pelaku usaha dalam mendistribusikan minyak goreng sebagai pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri (domestic  market  obligation/DMO).

Pria yang disapa akrab Zulhas menegaskan, Minyakita harus dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter, atau sama dengan HET minyak goreng curah.

Zulhas menuturkan, kelebihan Minyakita adalah dapat didistribusikan di pasar rakyat, toko   swalayan, dan lokapasar (marketplace).

Baca Juga: Soal Penembakan Brigadir J, Presiden Jokowi : Proses Hukum Harus Dilakukan