Wow, Sampai Maret 2022 Rp 202 Triliun Anggaran Pemerintah Daerah Masih Mengendap di Bank

- Jumat, 13 Mei 2022 | 21:00 WIB
SERAHKAN SK: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menyerahkan SK pengurus kepada Ketua IAES Komisariat Unsoed, usai pelantikan di Laboratorium Terpadu Unsoed, Jumat, 13 Mei 2022. (SMBanyumas/Nugroho Pandhu Sukmono)
SERAHKAN SK: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menyerahkan SK pengurus kepada Ketua IAES Komisariat Unsoed, usai pelantikan di Laboratorium Terpadu Unsoed, Jumat, 13 Mei 2022. (SMBanyumas/Nugroho Pandhu Sukmono)

PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com - Hingga Maret 2022, Kementerian Keuangan menerima laporan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) yang masih mengendap di bank mencapai lebih dari Rp 202 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, mengendapnya anggaran pemerintah daerah tersebut disebabkan karena pembelanjaan daerah yang masih lambat.

"Masih, masih. Sampai dengan bulan Maret (2022) itu yang ada di perbankan masih ada sekitar Rp 202 triliun. Ya karena pembelanjaan di daerah masih lambat, mulai dari kontraknya lambat," ujarnya, ketika ditemui usai melantik pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Komisariat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unsoed, Jumat, 13 Mei 2022.

Baca Juga: Ini 14 Peraturan Menteri Keuangan Turunan dari UU HPP, Transaksi Aset Kripto juga Diatur Khusus

Berdasarkan data Kemenkeu, dana yang mengendap tersebut naik dari periode sama tahun sebelumnya, yaitu pada Maret 2020 yang sebesar Rp 177,52 triliun dan pada Maret 2021 sebesar Rp 182,33 triliun.

Dia menjelaskan, Kemenkeu berupaya untuk mengurangi dana pemda yang menumpuk di bank.

Misalnya dengan cara percepatan belanja modal untuk menyerap Produksi Dalam Negeri (P3DN) atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan minimal 40%.

Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan kegiatan pemantauan bersama dan evaluasi antara Kemenkeu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga: Sri Mulyani dan Rombongan Keluarga Mudik ke Semarang Pakai Kereta Api

Halaman:

Editor: Nugroho Pandhu Sukmono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pulang Kampung Budi Daya Lidah Buaya

Rabu, 15 Juni 2022 | 19:16 WIB

Harga Cabai Capai Rp 100 Ribu

Jumat, 10 Juni 2022 | 16:35 WIB

Harga Telur Ayam dan Tepung Terigu Naik

Rabu, 8 Juni 2022 | 13:54 WIB

Aset Perbankan di Banyumas Raya Tumbuh 9,51%

Jumat, 3 Juni 2022 | 15:52 WIB
X