Catat! Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Rp 14 Ribu per Liter, Diberlakukan

CILACAP, suaramerdeka-banyumas.com- Kebijakan minyak goreng satu harga yaitu sebesar Rp 14 ribu per liter diberlakukan. Di Kabupaten Cilacap, kebijakan itu telah diterapkan di sejumlah pasar modern. 

 

Dalam pemantauan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DPKUKM) Cilacap kebijakan satu harga sudah diterapkan, namun ada juga pasar modern yang masih melakukan proses pembaruan harga. 

 

Kepala Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor, dan Standarisasi DPKUKM Cilacap Titi Suwarni mengatakan kebijakan minyak goreng satu harga, sementara baru diterapkan di pasar modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). 

 

 

"Untuk harga minyak goreng di pasar tradisional, akan diberi waktu satu minggu atau menunggu kebijakan khusus mengenai pemberlakuan di pasar tradisional," jelasnya, saat melakukan pemantauan, Rabu 19 Januari 2022.

 

Tim DPKUKM Cilacap melakukan pemantauan di beberapa mini market. Dari hasil pemantauan di mini market harga minyak goreng sudah mengikuti kebijakan satu harga yaitu Rp 14 ribu per liter. 

 

Pemantauan juga dilakukan di toko modern lainnya. Pada pemantauan di salah satu toko modern, pihak toko masih melakukan penyesuaian harga minyak goreng.

 

 

Pengelola salah satu toko modern Pamungkas Ari Wibowo mengatakan, pihaknya baru menerima pemberitahuan minyak goreng satu harga pagi ini (Rabu) sehingga proses penyesuaian harga masih dilakukan. 

 

"Informasi yang kami Terima sedikit terlambat, dan ada proses yang diperlukan untuk menyesuaikan harga. Per hari ini, kita komitmen untuk update harga dalam 1-2 jam mendatang, " ungkapnya.

 

Pantauan Suara Merdeka, di sejumlah mini market harga minyak goreng sudah mengikuti kebijakan satu harga, yaitu Rp 14 ribu per liter. Namun demikian, pihak mini market membatasi pembelian, yaitu per orang maksimal dua liter.

 

 

Kebijakan minyak goreng satu harga  diterapkan, setelah pemerintah memberikan subsidi atas harga keekonomian  dari produsen dan harga di pasaran.

 

Pemerintah menyiapkan subsidi sebesar Rp 7,6 triliun yang bersumber dari dana pungutan ekspor sawitsawit kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ***