Awal 2023, Pemdes Wilayah Rawan Bencana Waspada Potensi Bencana

- Selasa, 3 Januari 2023 | 08:10 WIB
WARGA Cirahab bersama pihak terkait melaksanakan penanganan tanah longsor yang menimpa bagian Masjid di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir kemarin.(SM Banyumas/Dok)
WARGA Cirahab bersama pihak terkait melaksanakan penanganan tanah longsor yang menimpa bagian Masjid di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir kemarin.(SM Banyumas/Dok)

BANYUMAS, suaramerdeka-banyumas.com- Pemerintah desa di wilayah rawan bencana alam Kabupaten Banyumas terus meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam baik banjir bandang, angin kencang maupun tanah longsor di awal tahun 2023 ini.

Sekretaris Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar Tri Wahyudi mengatakan pemerintah desa kini mendorong agar masyarakat waspada. Apalagi sebagian besar wilayah Kedungurang memang rawan longsor dan angin kencang.

"Beberapa waktu lalu juga sudah diadakan penelitian dan pengukuran dari pihak Badan Geologi didampingi BPBD Banyumas. Sejumlah wilayah yang longsor juga baru saja ditangani," katanya.

Baca Juga: Polres Banjarnegara Ringkus Begal Taksi Online

Selaku perwakilan dari Pemdes, Tri Wahyudi menyampaikan terimakasih atas penanganan bencana tanah longsor yang sempat merusak jalan kabupaten Cibangkong-Kedungurang di dekat Jembatan Sungai Arus dan lainnya.

Ia berharap agar ke depan ada pembenahan sejumlah wilayah yang rusak karena bencana tersebut.

Sebelumnya selama tahun 2022 lalu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho menuturkan kejadian tanah longsor dan banjir luapan mencapai lebih dari 1100 kejadian.

Baca Juga: Naik Bus Trans Banyumas, Pelajar, Lansia dan Disabilitas GRATIS!

Terkait hal itulah, BPBD mendorong semua pihak agar dapat berkolaborasi dan berpartisipasi dalam penanganan bencana alam yang ada di Banyumas agar lebih optimal.

Budi menyatakan kejadian bencana alam di wilayah Banyumas tahun 2022 cukup tinggi. Potensi bencana alam di awal tahun 2023 juga diharapkan dapat semakin diwaspadai.

"Jadi kalau penanganan dilaksanakan secara kolaboratif. Untuk penanganan fisik infrastruktur yang rusak misalnya maka akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, rumah roboh atau lainnya bisa dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Sementara penanganan kemanusiaan hingga logistik pasca bencana ada Dinas Sosial, PMI dan lainnya," katanya.

Baca Juga: Libur Nataru, 8 Objek Wisata di Banyumas Raup Rp 1,19 Miliar

Selain itu, keberadaan Pemerintah Desa juga punya andil dalam mitigasi bencana alam ini. Apalagi saat ini sebagaimana amanat dari pemerintah pusat, desa juga diamanati untuk menganggarkan dana desa untuk mitigasi atau penanganan bencana alam dan non alam.

"Jadi desapun punya andil untuk membantu masyarakat atau pemulihan infrastruktur atau lainnya yang terdampak bencana alam dan non alam.Tentunya dengan potensi bencana yang ada, tiap desa besarannya berbeda-beda," kata Mantan Camat Baturraden ini.***

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Paningkaban Akan Gelar Gropyokan Hama Celeng

Selasa, 14 Maret 2023 | 07:51 WIB
X