Tolak KUHP, Aliansi BEM Banyumas Gelar Aksi di Alun-alun Purwokerto

- Jumat, 9 Desember 2022 | 19:48 WIB
KUHP (Istimewa)
KUHP (Istimewa)


PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banyumas, Jumat 9 Desember 2022 sore, menggelar aksi demo di Alun-alun Purwokerto atau di depan Kantor Bupati Banyumas.

Dalam aksi yang dijaga aparat kepolisian dan TNI tersebut, mereka menolak KUHP yang dianggap bermasalah.

 
Selain itu, mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo membuat Perpu untuk mencabut KUHP.

Salah satu orator aksi, Galih Satria mengatakan, dalam KUHP yang disahkan tersebut, banyak pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat Indonesia.
 
Baca Juga: Mahfud MD: Teroris Bukan Pejuang Agama!

Pasal-pasal yang bermasalah tersebut, antara lain pasal-pasal penghinaan, yakni pasal 218, 219 dan 240 akan mengancam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diamanatkan oleh UUD 1945, serta instrumen HAM internasional lainnya.

Kemudian pasal 81 ayat 3 mengenai kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak sanggup dipenuhi oleh terpidana, hal ini justru akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Selain itu, dalam tindak pidana ideologi negara pada paragraf 1 menyebutkan larangan mengenai penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.
 
Baca Juga: SMA 1 Wangon Dorong Warga Sekolah Makin Melek Literasi Digital

Penambahan kalimat paham lain yang bertentangan dengan Pancasila pada paragraf 1 dan pasal 188 mengenai tindak pidana ideologi negara dapat mengkriminalisasi siapapun, karena tidak ada parameter pasti mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Berikutnya pasal 2 mengenai living law, penggunaan istilah "Hukum yang Hidup" bukan "Hukum Adat" dapat disalahgunakan oleh elit politik, sosial dan budaya untuk melanggengkan kekuasaan. 
 
Selain itu, banyak pasal-pasal bermasalah lainnya. Para mahasiswa yang melakukan aksi tersebut ditemui oleh Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan melakukan dialog.
 
Baca Juga: Ini Harga Blazer, Tas hingga Bandana Ungu Amanda Manopo Saat Ulang Tahun

Saat menemui massa, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta para mahasiswa yang melakukan aksi untuk membuat surat secara resmi ke Bupati terkait tuntutan tersebut. Surat tersebut selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah pusat.

''Silakan membuat surat ke Bupati, nanti kami teruskan.  Ini kan hirarki dan soal etika,'' tandasnya.***
 

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Omset UMKM Kerajinan Lidi Binaan PLN Naik 200 Prosen

Minggu, 22 Januari 2023 | 07:10 WIB
X