Pengamat Politik Unsoed: Netralitas Birokrasi Adalah Kemewahan Bagi ASN

- Rabu, 23 November 2022 | 05:06 WIB
PENGAWASAN PARTISIPATIF: Bawaslu Purbalingga menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 - Netralitas ASN dalam Pemilu yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga di Braling Hotel Purbalingga, Selasa, 22 November 2022. (SM Banyumas/Ryan Rachman)
PENGAWASAN PARTISIPATIF: Bawaslu Purbalingga menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 - Netralitas ASN dalam Pemilu yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga di Braling Hotel Purbalingga, Selasa, 22 November 2022. (SM Banyumas/Ryan Rachman)
 
PURBALINGGA, suaramerdeka-banyumas.com- Pengamat Politik Unsoed Purwokerto, Ahmad Sabiq mengatakan, netralitas adalah kemewahan bagi ASN yang ingin memiliki sikap netral saat gelaran Pemilu maupun Pilkada
 
Hal itu ia sampaikan saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 - Netralitas ASN dalam Pemilu yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga di Braling Hotel Purbalingga, Selasa, 22 November 2022.
 
"Ketidaknetralian birokrasi menjadi simalakama bagi ASN. Jika tidak mendukung dinilai tidak loyal dan tidak menutup kemungkinan, selepas pilkada jadi korban politik," katanya.
 
 
Ketidaknetralan birokrasi, sering diikuti kalangan birokrat yang menduduki jabatan strategis di daerah dan para petahana. Untuk memuluskan jalan kemenangan, jajaran birokrasi digunakan sebagai mesin politik. 
 
"Ini sejak dulu dari zaman orde baru. Karena punya jaringan luar biasa sampai bawah. Ini jadi rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik. Suasana ini menciptakan menciptakan ketidaknyamanan bagi ASN yang ingin bersikap netral," katanya.
 
Sudah jadi rahasia umum, birokrasi yang turut berjasa akan menikmati promosi posisi penting meski tidak sesuai dengan kompetensinya. Atau ada pejabat yang nonjob ketika yang didukung kalah.
 
 
"Ini harus ada agenda perbaikan agar tidak menjadi lingkaran setan," katanya.
 
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, Imam Wahyudi meminta agar ASN profesional dan bisa memosisikan diri sesuai pada setiap tahapan jadwal waktu Pemilu
 
"Jangan sampai momen Pemilu menjadi transaksi politik untuk meraih jabatan tertentu," katanya.
 
Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Imam Nurhakim mengatakan, pada pengalaman Pilkada 2020 lalu, netralitas ASN di Purbalingga menjadi perhatian umum, pasalnya kasusnya paling banyak. 
 
 
"Di tahun depan seharusnya ada perubahan. ASN diminta untuk lebih profesional dalam setiap gelaran Pemilu maupun Pilkada," katanya.
 
Kegiatan itu diikuti oleh seluruh anggota Panwascam, Camat dan Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga. ***
 
 
 
 

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sungai Karang dan Bodas Di Purbalingga Dinormalisasi

Minggu, 15 Januari 2023 | 17:29 WIB
X