Panwaslu  Kecamatan di Banyumas Diingatkan  Tiga Potensi Pelanggaran Pemilu Serentak 2024

- Jumat, 18 November 2022 | 07:23 WIB
DIBEKALI MTERI PELANGGARAN: Anggota Gakumdu Kabupaten Banyumas dan Panwaslu 27 kecamatan bidang penanganan pelanggaran dibekali materi seputar potensi pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Provinsi.
DIBEKALI MTERI PELANGGARAN: Anggota Gakumdu Kabupaten Banyumas dan Panwaslu 27 kecamatan bidang penanganan pelanggaran dibekali materi seputar potensi pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Provinsi.
 
PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mengingatkan kepada anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Banyumas dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan untuk  fokus pada pengawasan tiga potensi pelanggaran pada Pemilu Sereentak 2024. 
 
Tahapan pemilu sedang berlangsung, di antaranya verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi serta tahapan seleksi Panitia Pelaksana Pemilu (PPK) kecamatan oleh KPU.
 
"Tiga potensi pelanggaran pemilu adalah pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana pemilu.  Materi ini harus dikuasai  Gakumdu dan Panwaslu kecamatan  dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024," terang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husein, saat memberikan materi pembelakan kepada anggota Gakumdu Kabupaten Banyumas dan Panwaslu 27 kecamatan.
 
 
Pembekalan melibatkan anggota Gakumdu, terdiri unsur Bawaslu Banyumas, Kajari Banyumas, Kejari Purwokerto dan anggota Polresta Banyumas, Selain itu,  27  Panwaslu kecamatan,  yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran.
 
Husein mengatakan, khusus Panwaslu kecamatan mempunyai wewenang untuk manangani tindak pidana pemilu. Mereka bisa melakukan klarifikasi dan pemanggilan.
 
"Cuma dalam klarifikasi atau pemanggilan saat menangani pelanggaran pemilu tetap harus disupervisi oleh Bawaslu kabupaten/kota  atau dari unsur Gakumdu," jelasnya.
 
 
Pemateri lain, Kasubdit 1 Kamneg Polda Jawa Tengah AKBP Dr Saprodin mengatakan, dalam melakukan pengawasan Panwaslu kecamatan di lapangan tetap harus berkoordinasi dengan pihak berwajib, yakni kepolisian di tingkat polsek.
 
"Jangan sampai Panwaslu kecamatan berjalan sendiri,  apalagi saat melakukan pengawasan yang dapat berpotensi mengancam keselamatan diri pribadi atau meresahkan lingkungan. Makanya tetap harus didampingi pihak kepolisian," sarannya.
 
Sedangkan pemateri berikutnya, Koordinator Bidang Pidana Umum Kejati Provinsi Jawa Tengah, Ahsan Tamrin mengatakan, untuk memproses tindak pidana pemilu, diawali anggota Gakumdu harus bertemu untuk memutuskan laporan yang masuk kategori tindak pidana pemulu dan mana yang tidak masuk.
 
 
"Harus ada diskusi yang matang, mana yang layak ditangani dengan dasar aturan dan argumentasi yang kuat, dan mana tidak perlu ditangani. Untuk membandingkan harus dilihat skala priorotasnya," ujarnya.***
 
 

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X