KPU Banyumas Usulkan Dua Opsi Pilihan Penataan Dapil Pemilu Serentak 2024

PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas  mengusulkan dua rancangan opsi Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi dewan untuk Pemilu Serentak Pemilu 2024.

 

Dua usulan tersebut, yakni opsi pertama  usulan enam Dapil, dan usulan kedua dengan lima Dapil. Namun dua opsi itu tetap dengan skema alokasi 50 kursi untuk DPRD Banyumas.

 

Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi Luki menerangkan, untuk usulan rancangan enam dapil, sama persis dengan Pemilu 2019 lalu, baik komposisi kecamatan dan alokasi kursi.

 

 

Yakni Dapil I  dengan alokasi 8 kursi, terdiri Kecamatan Purwokerto Timur, Purwokerto  Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara dan Patikraja. 

 

Dapil 2 dengan alokasi 9 kursi, terdiri Kecamatan Sumbang, Kembaran, Baturraden dan Sokaraja. Dapil 3 dengan 9 kursi, terdiri Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh dan Tambak.

 

Kemudian Dapil 4 alokasi 8 kursi, terdiri Kecamatan Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Wangon.

 

Dapil 5 dengan 8 kursi, terdiri Kecamatan Lumbir, Gumelar, Ajibarang,  Pekuncen serta Dapil 6 dengan alokasi 9 kursi, terdiri Kecamatan Purwojati, Cilongok,  Kedungbanteng dan Karanglewas.

 

 

Sementara rancangan lima dapil, yakni Dapil 1 (Kecamatan eks-Kotatip Purwokerto dan Sokaraja) dengan 8 kursi, Dapil 2 Kecamatan Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, Sumbang dan Kembaran) dengan 9 kursi.

 

Dapil 3 (Kecamatan Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor dan Banyumas) dengan 11 kursi, Dapil 4 (Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo,  Patikraja dan Purwojati) dengan 9 kursi. Sedangkan Dapil 5 (Kecamatan Ajibarang, Gumelar, Pekuncen dan Cilongok) dengan 10 kursi.

 

"Draf usulan tersebut, Selasa lalu juga sudah kami presentasikan di KPU Provinsi.  Dan kewenangan untuk memutuskan ada di KPU RI, namun sebelum mengusulkan ke KPU  Pusat harus banyak mendengarkan masukan dan usulan dari berbagai kalangan dulu,"  katanya, saat menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Meotel Purwokerto, Kamis 17 November 2022.

 

 

FGD tersebut mengundang, perwakilan perguruan tinggi di Purwokerto (FEB Unsoed, FISIP Unsoed, FKIP UMP, UIN Saizu, Universitas Wijayakusuma, Universitas AMIKOM, ITT  Telkom, dan Universitas Harapan Bangsa).

 

Unsur OPD Pemkab Banyumas (Dindukcapil,  Dinperkim, Dinhub, Dinas PU, Dinsospermasdes, Bakesbangpol, Bagian Tapem dan kerjasama). Selain itu menghadirkan mantan penyelenggara Pemilu (Iksanto, FA Agus Wahyudi dan Ikhda Aniroh). 

 

FGD Dipnadu dosen politik FISIP Unsoed, Dr Indaru Setyo Nur Projo dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Banyumas Hanan Wiyoko.

 

Hanan Wiyoko mengatakan, dalam penataan dapil dan alokasi kursi, berpegang pada tujuh prinsip, seperti diatur pada pasal 185 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

 

 

"Artinya, harga kursi antar-Dapil tidak terlalu jauh dari angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd). Alokasi kursi antar-Dapil juga tidak terlalu jauh (8 dan 9 kursi). 

 

Prinsip kohesifitas antar-kecamatan dalam satu wilayah Dapil juga dapat dikatakan  terpenuhi," terangnya.

 

Menurutnya, melihat kondisi yang berkembang dari berbagai forum penyerapan dan menghitung berdasarkan tujuh prinsip penataan, usulan enam Dapil seperti Pemilu  2019 lalu, masih ideal untuk diterapkan untuk Pemilu Serentak 2024. ***