FKUB, Forkompimda dan Tokoh Masyarakat Banyumas: Hindari Politik Identitas Jelang Pemilu

- Jumat, 11 November 2022 | 19:29 WIB
TANDA TANGAN: Tokoh agama menandatangani naskah deklarasi pada Sambung Rasa 100 Tokoh Lintas Agama di d’Garden Resto Hall Purwokerto, Kamis, 10 November 2022. (SMBanyumas/istimewa)
TANDA TANGAN: Tokoh agama menandatangani naskah deklarasi pada Sambung Rasa 100 Tokoh Lintas Agama di d’Garden Resto Hall Purwokerto, Kamis, 10 November 2022. (SMBanyumas/istimewa)

PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas, Forkompimda dan tokoh masyarakat mendorong seluruh pihak menghindari penggunanan politik identitas menjelang pesta demokrasi Pemilu Presiden 2024.

Hal itu mengemukan pada kegiatan Sambung Rasa 100 Tokoh Lintas Agama dengan tema "Sumbangsih Tokoh Agama Hindari Politik Identitas" di d’Garden Resto Hall Purwokerto, Kamis, 10 November 2022.

Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, Kasrem 071/ Wijayakusuma Letkol Inf Candra, Kapolresta Banyumas yang diwakili Kabag SDM Polresta Banyumas Kompol Sukarwan, Kepala Kantor Kemenag Banyumas, Aziz Muslim, pengurus FKUB Banyumas, dan para tokoh lintas agama dari berbagai ormas keagamaan, seperti MLKI, SPALI, Matakin, Ahmadiyyah, LDII, Banser, Ansor dan lainnya.

Baca Juga: Ini Profil Singkat dan Rekam Jejak Penjabat Gubernur Tiga Provinsi Baru di Papua

Ketua FKUB Banyumas, M Roqib mengatakan, bahwa politik identitas atau politisasi SARA masih mewarnai pesta demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak beberapa tahun terakhir.

"Saat ini ada indikasi reuni 212, apakah ini akan mengibarkan bendera tertentu? Jadi bagaimana Indonesia mampu menyelenggarakan politik yang bermartabat, berkualitas, dengan melihat pemimpin dengan sisi kinerjanya, bukan sentimentasi kelompok tertentu," kata M Roqib dalam keterangan pers yang diterima suaramerdeka.com, Jumat, 11 November 2022.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas mengajak peran serta tokoh agama untuk menghindari politik identitas yang mana berpotensi memecah belah bangsa dan negara.

"Tidak ada sejarahnya politik identitas dapat memakmurkan rakyat, justru berimplikasi pada perpecahan bangsa," jelas Sadewo.

Baca Juga: Papua Resmi Dimekarkan Jadi 3 Provinsi, Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur

Halaman:

Editor: Nugroho Pandhu Sukmono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X