Dapat Jatah Block Seat, Bupati Purbalingga Ajak Kades dan OPD Terbang dari Bandara JB Soedirman

- Kamis, 20 Oktober 2022 | 16:13 WIB
TERBANG PERDANA: Pesawat maskapai Wings Air mendarat di Bandara JB Soedirman Purbalingga, Jumat 6 Agustus 2022.(SM Banyumas/Ryan Rachman)
TERBANG PERDANA: Pesawat maskapai Wings Air mendarat di Bandara JB Soedirman Purbalingga, Jumat 6 Agustus 2022.(SM Banyumas/Ryan Rachman)

PURBALINGGA, suaramerdeka-banyumas.com - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengajak para kepala desa (kades) dan pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk terbang lewat Bandara JB Soedirman bila ada kegiatan di Jakarta.

Hal itu sebagai bentuk komitmen Pemkab Purbalingga untuk mengambil langkah block seat tiket pesawat rute Halim Perdanakusuma (HLP) – Purbalingga (PWL), sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat kunjungan kerja ke Bandara JB Soedirman beberapa waktu yang lalu.

"Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama-sama dengan seluruh jajaran mulai dari Perangkat Desa, Kepala Desa, Camat dan seluruh OPD siap untuk nguri-nguri keberadaan Bandara JB Soedirman," katanya, Rabu 19 Oktober 2022.

Pemerintah Desa dan OPD nanti akan memaksimalkan perjalanan dinas dengan transportasi udara melalui Bandara JB Soedirman.

Baca Juga: Mulai Oktober Ini, Sepekan Ada Tiga Flight dari Bandara JB Soedirman-Halim Perdana Kusuma

Perjalanan dinas ini dilakukan sebagai sarana koordinasi dengan pemerintah pusat, ataupun saat melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas SDM.

Bupati Tiwi berharap Langkah yang diambil Pemkab Purbalingga dapat menginspirasi kabupaten lain di Banyumas Raya untuk mengambil langkah yang sama, sehingga Bandara JB Soedirman dapat beroperasi secara reguler.

Kepala Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol, Rochmani menyatakan kesanggupannya untuk nguri-uri bandara dengan perjalanan dinas.

Baca Juga: Diduga Putus Cinta, Pelajar SMP di Brebes Bunuh Diri Tabrakan Diri ke Kereta Api

Tidak hanya tahun 2022 ini, bahkan 2023 masih ada alokasi anggaran yang memungkinkan.

"Tahun 2023, dana operasional bidang pemerintahan Dana Desa sesuai aturan boleh digunakan untuk koordinasi. Berhubung ada program seperti ini, ini bisa disinergikan," katanya.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Purbalingga, Sahuri menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan ini.

"Kami pada prinsipnya mendukung dan siap menyukseskan program ini," katanya.

Baca Juga: Ini Imbauan Dinkes Cilacap Guna Mengantisipasi Kasus Gangguan Ginjal Akut

Halaman:

Editor: Nugroho Pandhu Sukmono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sinergitas TNI-Polri, Digagas Bhabinku Hebat

Selasa, 7 Maret 2023 | 21:26 WIB

Empat Tersangka Pengedar dan Pemakai Sabu Diamankan

Selasa, 28 Februari 2023 | 20:45 WIB

2.959 Anggota Pantarlih di Purbalingga Dilantik

Minggu, 12 Februari 2023 | 20:24 WIB
X