Tim KPK ke Banyumas, Monitoring Pengelolaan Aset dan Pengadaan Barang-Jasa

- Kamis, 20 Oktober 2022 | 05:18 WIB
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengecekan atas aset-aset tanah milik Pemkab Banyumas serta pengadaan barang dan jasa yang sudah berlangsung, Rabu 19 Oktober 2022.(SM Banyumas/Dian Aprilianingrum)
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengecekan atas aset-aset tanah milik Pemkab Banyumas serta pengadaan barang dan jasa yang sudah berlangsung, Rabu 19 Oktober 2022.(SM Banyumas/Dian Aprilianingrum)

PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengecekan atas aset-aset tanah milik Pemkab Banyumas serta pengadaan barang dan jasa yang sudah berlangsung, Rabu 19 Oktober 2022.

"Ini monitoring rutin tiga bulanan, terakhir bulan Juli lalu, dan sekarang ke sini lagi untuk dua kegiatan. Yakni pengecekan pensertifikatan aset tanah dan PSU (prasarana umum)perumahan yang sudah diserahkan ke pemkab, dan soal pengadaan," terang Sekda Banyumas, Wahyu Budi Saptono, di sela-sela mendampingi monitoring di lingkungan setda, Rabu 19 Oktober 2022.

Untuk monitoring terkait pengadaan barang dan jasa dilakukan di ruang pertemuan wakil bupati.

Baca Juga: Denmark Open 2022 : Wakil Tunggal Putri Terhenti, Ganda Putra Melaju Babak Kedua

Setelah melakukan klarifikasi dan mendengarkan penjelasan kepada pengelola aset dan penanggungjawab pengedaan, tim KPK, kemudian melakukan pengecekan ke lapangan. Kegiatan diawali penerimaan oleh Bupati Achmad Husein, Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono dan semua pejabat OPD.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, tahun ini ada 1.312 bidang tanah yang harus selesai disertifikatkan. Termasuk secara khusus pensertifikatan tanah ruilslag (tukar guling) tanah-tanah esk banda desa di wilayah Kota Purwokerto (kelurahan).

"Kalau untuk PSU ada 184 lokasi yang sudah diserahkan ke pemkab, juga akan disertifikatkan. Yang sudah terealisasi sekitar 90 perssen, dan akhir bulan ini ditargetkan sudah bisa 100 persen. Pensertifikatkan ini juga didampingi kejaksaan," katanya.

Baca Juga: Dorong Pengembangan UMKM Berbasis Terigu, Sriboga Jalin Kerjasama dengan Unsoed

Dalam arahan tim monitoring KPK, kata Sekda Wahyu, aset PSU di perumahan harus segera diambilalih dan disertifikatkan segera.

Ini dikhawatirkan, jika kapling-kpaling itu tidak segera diambilalih, bisa dikelola lagi oleh pengembang dan masyarakat.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X