Politik Uang Menelikung Kemurnian Pemilu

PURBALINGGA, suaramerdeka-banyumas.com- Kemurnian Pemilu akan terganggu jika masyarakat masih tergiur dengan iming-iming apa yang disebutnya operasi dari bohir politik.

Hal tersebut disampaikan Pemerhati politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 dengan tema Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah dan Mengawasi Praktik politik uang Pada Pemilu 2024, Jumat 14 Oktober 2022 di PM Colaboration.

“Orang-orang baik mari masuk Partai Politik. Tendang dan reduksi politik yang menelurkan pemimpin yang tidak baik,” kata Ketua Bawaslu periode 2008-2011 ini.

Baca Juga: BPBD Banjarnegara Bentuk FPRB Untuk Mengurangi Risiko Bencana, Apa Itu?

Dia mengimbau, dalam memilih pada Pemilu masyarakat agar menggunakan hati nuraninya sehingga berbagai bentuk politik uang dan segala turunannya bisa dihilangkan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Imam Wahyudi politik uang harus Diputus mata rantainya agar Pemilu kita lebih bermartabat.

Dalam waktu dekat ada hajat politik Pilkades serentak. Ini bisa digunakan sebagai langkah awal mereduksi bahkan menghilangkan praktik politik uang. 

Baca Juga: Curhat Honorer BLUD ke Pj Bupati Banjarnegara: Gaji Lebih Rendah dari UMK dan Tak Masuk Pendataan Non ASN

Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nur Hakim mengatakan, Pemilu 2024 adalah proses demokratisasi yang harus memegang prinsip Langsung Bebas Rahasia Jujur dan Adil (Luber Jurdil) sehingga praktik politik uang merupakan suatu yang tidak bisa dibenarkan.

Selain mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat juga didorong untuk ikut mengawasi jalannya tahapan Pemilu.

“Mari seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya tahapan Pemilu termasuk mengawasi agar tidak ada politik uang,” ujarnya.***