Kades di Banjarnegara Usul Pilkades Digelar sebelum Moratorium

Hal tersebut disampaikan Kades Purwonegoro Renda Sabita Noris saat beraudiensi bersama sejumlah kades lain dengan Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, Rabu 12 Oktober 2022.

Baca Juga: Jalan Amblas Sepanjang 197 Meter, Akses 445 KK Dusun Nganjir Terhambat

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan saran untuk menunda pilkades mulai 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

“Kedatangan kami untuk meminta agar pemerintah daerah membantu menyampaikan usulan mengenai moratorium pilkades pada masa pemilu dan pilkada serentak 2024 bisa dikaji ulang,” katanya.

Dikatakan, di Kabupaten Banjarnegara ada 57 kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya pada 30 April 2024. Namun karena adanya wacana moratorium tersebut, maka pelaksanaan pilkades belum jelas waktu pelaksanaannya.

 Baca Juga: PN Purwokerto Eksekusi Bangunan Indekos dan Usaha di Purwokerto

"Kami berharap pilkades di Banjarnegara bisa dilakukan sebelum moratorium dilaksanakan," ujarnya.

Menurutnya, jika terjadi moratorium pilkades maka kekosongan jabatan kepala desa akan cukup lama.

Meskipun nantinya akan diisi oleh Pj Kades dari ASN, hal itu dinilai kurang efektif karena kewenangannya terbatas dan tidak bisa melakukan kebijakan yang situasional.

 Baca Juga: ISCA 2022 Unsoed: Saatnya Memberdayakan UMKM dan Petani dengan Pemanfaatan Teknologi Digital