Fraksi DPRD Purbalingga Soroti Turunnya Target Proyeksi Pendapatan Daerah TA 2023

Purbalingga, suaramerdeka-banyumas.com- Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga menyoroti proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga TA 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2023.

Juru bicara Fraksi PDIP Tongat mengungkapkan, sesuai nota RAPBD 2023 pendapatan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1,98 triliun atau lebih rendah Rp 36, 34 miliar dibandingkan APBD Murni Tahun 2022.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 295, 25 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,67 triliun serta lain-lain pendapatan yang sah Rp 11,31 miliar.

Baca Juga: Dugaan KDRT, Lesti Kejora Laporkan Rizky Billar

"Pemda harus mengintensifikasi dan ekstensifikasi potensi serta pembaharuan data potensi PAD sesuai dengan kondisi riil dan peningkatan kualitas SDM pengelola PAD.

Upaya tersebut harus terprogram dan terarah untuk mengantisipasi adanya kebocoran dalam pelaksanaannya," katanya.

Juru bicaraa Fraksi Partai Gerindra Adi Yuwono menilai Pemda tidak punya optimisme dalam penyusunan APBD tahun 2023, terutama dalam menentukan target pendapatan daerah.

Baca Juga: Warga Berharap Penertiban PGOT Diintensifkan Lagi

Dengan hanya menargetkan peningkatan PAD Rp 10,73 miliar, menunjukan Pemda tidak serius menggali potensi pendapatan asli daerah yang ada.

"Terkait dengan pendapatan transfer Fraksi kami juga berpendapat masih ada peluang pendapatan transfer yang bisa didapatkan oleh Pemerintah Daerah misalnya Dana Intensif Daerah (DID),” katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Setiyani Rahayu juga menaruh perhatian atas menurunnya sumber pendapatan pada RAPBD 2023.

Baca Juga: Lebih dari 1000 Anak TK Ikuti Manasik Haji

Pihaknya meminta agar pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan PAD dengan melakukan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah, termasuk melakukan efisiensi pengelolaan, inovasi dan bekerja keras dalam meningkatkan dana perimbangan atau dana transfer.

Juru bicara Fraksi PKS Siti Sifa mengatakan, di tengah semakin berkurangnya aliran dana dari Pemerintah Pusat, dia meminta Pemda semakin inovatif dalam melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber PAD agar kebutuhan anggaran tetap bisa tercukupi.