Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Meluas, Giliran Driver Ojol Gelar Aksi

PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com - Aksi demo menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di Kabupaten Banyumas terus meluas.

Setelah sebelumnya berbagai aliansi mahasiswa menggelar aksi, giliran ratusan driver ojek online (ojol) bersama dengan mahasiswa yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi serupa di Alun-alun Purwokerto, Rabu, 7 September 2022.

Dengan mengendarai kendaraan bermotor, massa berangkat dari titik kumpul di kawasan Jalan S Parman Purwokerto menuju ke kawasan Alun-alun Purwokerto.

Dalam aksi damai itu, mereka juga membawa sejumlah spanduk berisi tulisan penolakan terhadap kenaikan BBM. Aksi mereka juga mendapat pengawalan dari aparat keamanan.

Baca Juga: Terdampak Kenaikan BBM, Pengemudi Ojol di Cilacap Terima Bansos

"Kami sangat menolak adanya kenaikan harga BBM. Dengan adanya kenaikan harga BBM, maka penghasilan kami tambah minus," kata Sri Rejeki, salah satu pengemudi ojol yang ikut aksi.

Menurutnya, selama ini yang menjadi modal utama para pengemudi ojol adalah bensin (BBM). Sedangkan bahan bakar minyak berhubungan erat dengan kendaraan bermotor.

"Sementara kendaraan bermotor yang dimiliki sebagian besar driver ojol dikredit dari perusahaan leasing. Sedangkan leasing tentunya berhubungan dengan angsuran," terang dia.

Kalau harga BBM naik, maka berimbas terhadap pengeluaran para driver ojek online. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pembayaran angsuran ke pihak leasing.

Baca Juga: Soal Pencairan BLT BBM untuk 300 Ribu Warga Banyumas, Bupati: Nanti Saya Upload di IG

"Kami sangat menjerit dengan adanya kenaikan harga BBM, sebab modal kami BBM. Para driver ojol kemana-mana selalu pakai BBM. Sedangkan kita harus memenuhi kebutuhan rumah tangga," kata wanita yang biasa dipanggil Bunda Gojek Purwokerto ini.

Selain menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, para pengemudi ojol juga minta kepada pihak aplikator untuk menaikkan tarif dasar ojol.

Kemudian agar potongan-potongan yang dilakukan oleh pihak aplikator terhadap mereka juga diturunkan.

"Kami minta agar potongan diturunkan, dari yang 20 persen menjadi 10 persen," ungkapnya.