Ini Instruksi Bupati Banyumas Soal Sektor Esensial, Non Esensial dan Kritikal dalam PPKM Level 4

- Jumat, 23 Juli 2021 | 11:03 WIB
Halaman muka Instruksi Bupati Banyumas terbaru tentang PPKM Level B di Kabupaten Banyumas
Halaman muka Instruksi Bupati Banyumas terbaru tentang PPKM Level B di Kabupaten Banyumas

BANYUMAS, suaramerdeka-banyumas.com - Sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021, Bupati Banyumas Achmad Husein mengeluarkan Instruksi Bupati Banyumas, Nomor 360/3784 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

Dalam instruksi tersebut, Pemkab Banyumas mendorong pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan di masyarakat yaitu 5M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan
mengurangi mobilitas.

Selain itu juga diatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah,
perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online dan melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang
dapat menimbulkan kerumunan.

Bupati juga mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) dengan ketentuan:

a. tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan Work From Home (WFH) sebagai berikut :

1. pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH):

2. pada sektor esensial seperti:
a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
Usaha sektor ini dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%
(lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 25% (dua puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan
(customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima
puluh persen) staf;
c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada
masyarakat dan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima
puluh persen) staf;
d) perhotelan non penanganan karantina dan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf)

e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri
(IOMKI)

3. pada sektor kritikal seperti :
a) kesehatan dapat beroperasi 100 prosen;
b) keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100 prosen;
c) penanganan bencana dapat beroperasi 100 prosen
d) energi;
e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok
masyarakat;
f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia;
h) semen dan bahan bangunan;
i) obyek vital nasional;
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi (infrastuktur publik);
l) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Instansi Pemerintah berlaku ketentuan:
a) pada sektor kritikal tidak diberlakukan Work From Home
(WFH);
b) pada sektor esensial berlaku 50% (lima puluh persen) Work From Home
(WFH); dan
c) pada sektor non esensial berlaku 75% (tujuh puluh lima persen) Work
From Home (WFH).

Editor: Susanto

Tags

Terkini

PEN Sektor Wisata Untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

Selasa, 21 September 2021 | 17:56 WIB

Polresta Banyumas Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2021

Selasa, 21 September 2021 | 04:46 WIB

Doa Turun Hujan untuk Mensyukuri Nikmat Allah

Selasa, 14 September 2021 | 10:34 WIB
X