Pegawai Non-ASN di Kabupaten Banyumas Bakal Kawal Pendataan

- Senin, 15 Agustus 2022 | 22:14 WIB
 RAPAT KOORDINASI:Kalangan pegawai non ASN Banyumas yang tergabung dalam Ikatan Pegawai Non ASN Banyumas (Iwanamas) mengadakan rapat koordinasi di Gedung Kesenian Soetedja Purwokerto, Jumat (12/8).(SM/Budi Setyawan)
RAPAT KOORDINASI:Kalangan pegawai non ASN Banyumas yang tergabung dalam Ikatan Pegawai Non ASN Banyumas (Iwanamas) mengadakan rapat koordinasi di Gedung Kesenian Soetedja Purwokerto, Jumat (12/8).(SM/Budi Setyawan)

PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Pegawai non-ASN di Kabupaten Banyumas yang tergabung ke dalam wadah Ikatan Pegawai Non ASN Banyumas (Iwanamas) bakal mengawal jalannya proses pendataan terhadap keberadaan mereka di instansi pemerintah.

Ketua Iwanamas, Agil Prasetyo mengatakan, untuk agenda dalam waktu dekat adalah pendataan terhadap keberadaan pegawai non-ASN.  

Pendataan ini merupakan tindak lanjut adanya Surat Edaran dari Menpan RB No: B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Baca Juga: Viral Pawai Sepeda Motor Bawa Celurit di Purwokerto dan Banyumas, Polisi Gercep Giatkan Patroli

Dalam surat itu intinya akan dilakukan inventarisasi pegawai non-ASN untuk kemudian dapat diketahui jumlah non ASN di instansipemerintah.

''Nanti kita kawal teman-teman dalam proses pendataan ini,'' terang dia di sela-sela kegiatan Rakor Iwanamas di Gedung Soetedja Purwokerto, baru-baru ini.

Pihaknya berharap adanya pendataan tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan berupa aturan yang akomodatif terhadap pegawai non ASN, khususnya tenaga administrasi dan teknis lainnya.

Baca Juga: Viral Foto dan Video Sekelompok Pemuda Bawa Celurit Pawai di Jalanan Purwokerto dan Kota Lama Banyumas

Selain itu, pihaknya juga menolak kebijakan outsourcing (tenaga alih daya) dan penghapusan tenaga honorer (pegawai non ASN). 

Langkah ini menyikapi keluarnya Surat Edaran Menteri PAN RB No: B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Nanti yang bekerja di instansi pemerintahan hanya ada PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Baca Juga: Merajut Kebersamaan dalam Bingkai Lomba Pitulasan

Ini merupakan langkah pemerintah pusat dalam mengingatkan pemerintah daerah maupun pusat bahwa batas waktu keberadaan non ASN adalah 28 November 2022.

Namun ada hal yang mengkhawatirkan dari surat edaran tersebut, yaitu bila membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing).

Jika pengadaan tersebut dari bukan honorer/non ASN yang telah bekerja, tidak menjadi masalah besar. 

Baca Juga: Telusuri Peristiwa Magelang, Penyidik Timsus Polri ke Magelang

Namun bila diberlakukan pada nonASN yang telah bekerja kemudian status dalam kepegawaian mereka menjadi pegawai outsourcing, maka hal tersebut merenggut rasa keadilan.

''Intinya kami menolak adanya outsourcing dan penghapusan honorer,'' tandasnya.***

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Paningkaban Akan Gelar Gropyokan Hama Celeng

Selasa, 14 Maret 2023 | 07:51 WIB
X