Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 di Banyumas Mengawal Demokrasi, Tetap Dibutuhkan Idealisme dan Militansi

- Senin, 1 Agustus 2022 | 07:30 WIB
REFLEKSI PERISTIWA 27 JULI 1996: Refleksi peristiwa 27 Juli 1996-2022, di Pendapa Sipanji Purwokerto, Jumat malam lalu menghadirkan nara sumber, Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Hariyanto Baharudin, Adi  Sucipto Tarso (pelaku sejaharah) dan Febrian Nugroho (aktivis mahasiswa 96), dipandu moderator
REFLEKSI PERISTIWA 27 JULI 1996: Refleksi peristiwa 27 Juli 1996-2022, di Pendapa Sipanji Purwokerto, Jumat malam lalu menghadirkan nara sumber, Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Hariyanto Baharudin, Adi  Sucipto Tarso (pelaku sejaharah) dan Febrian Nugroho (aktivis mahasiswa 96), dipandu moderator
 
PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal 'Kudatuli', bagi sebagian masyarakat dan PDI-P, menjadi peristiwa sejarah yang tetap membekas.
 
Pasalnya, peristiwa 26 tahun yang lalu, dinilai memberi kontribusi sebagai titik masuk pembangunan demokrasi di Indonesia. Sedangkan bagi PDI-P, ini dianggap sebagai tonggak titk balik untuk meneguhkan perjuangan partai politik yang mendapatkan pengakuan masyarakat dan negara padangan tersebut disampaikan Bambang Hariyanto Baharudin (BHB), ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam acara Refleksi 27 Juli 1996-2022 banteng Banyumas, di Pendapa Si Panji Purwokerto, Jumat malam 29 Agustus 2022.
 
"Peristiwa 27 Juli 1996, ini adalah entry point untuk masuk pada pembangunan demokrasi di Indonesia. Karena tanpa ada peristiwa ini tidak ada reformasi," kata wakil rakyat dari PDI-P, saat peristiwa tersebut menjadi ketua DPC PDI Pro Mega Kabupaten Banyumas.
 
 
Dalam kontek sekarang, dari peristiwa ini, kata dia, ada sisi idealisme dan militansi perlawanan kekuatan sipil terhadap rezim ototarianisme waktu itu (Orde Baru-red). Dalam istilah Bung Karno, peristiwa ini harus bisa diambbil apinya, bukan abu-nya. 
 
"Elang perjuangannya waktu itu sangat luar biasa. tapi dibalik itu, ada pelajaran bagi kita semua, bahwa namanya kekuasaan ada batasnya. Fakta yang terjajdi kekuasaan otoriter kan tidak baik," ujarnya.
 
Namun dalam perjalanan sejarah pula, era reformasi, katanya, tidak seperti yang diharapkan. namanya demokrasi, kata dia, harus berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi sekarang terbalik. 
 
 
Demokrasi Indonesia sudah maju namun cenerung ke liberal.
 
Di  sisi lain, nilai dia,  tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi makin besar pula harusnya politik kekuasaan bisa mensejahterakan masyarakat. 
 
Sehingga nilai-nilai idealisme dan militansi masih tetap dibutuhkan.
 
"Yang namanya demokrasi harusnya pararel dengan kesejahteraan. Hari ini kondisinya masih timpang. Adanya politik transaksional dan pragmagtisme. Ini terjadi karena belum tercapainya kejejahteraan," ujarnya.
 
Sejarah peristiwa 27 Juli, lanjut BHB, juga menjadi tonggak awal berkembangnya PDI-P, sebagai partai yang besar sampai sekarang. 
 
 
Sebagai pelaku sejarah lokal di Banyumas, kata dia, waktu itu yang diyakini bahwa PDI dibawah kepemmpinan Megawati adalah yang benar, bukan dibawah kepemimpinan Suryadi.
 
"Tolak ukurnya sederhana, sesuatu kalau pengikutnya banyak, itu pasti lebih dekat dengan kebenaran.
 
Yang benar pasti menang, Ini kan terbukti sekarang, PDI-P tetap eksis sebagai partai politik Nara sumber lain, Febrian Nugroho, mantan aktivis mahasiswa  1998 mengatakan, peristiwa 27 Juli sebuah pergerakan yang besar membongkar rezim ototarisme menuju era demokratis. Termasuk sebagai jembatan untuk membuka era reformasi. 
 
 
"Pergerakan era 90-an, faktualnya ada di banyak ruang, tercerai berrai tidak terkonsolidir.  Dan sejak 27 Juli, diakui atau tidak diakui,cuma Megawati, dari sisi politik mau jadi simbol pergerakan.
 
Ini kenyataan sejarah," katanya.
 
Menurtnya, dari peristiwa itu, selain memberi pelajaran untuk tetap menjaga militansi dan idealisme, juga memberi pelajaran tentang spirit gotong-royong.
 
Saat itu, katanya, hampir semua orang, tidak hanya dari PDI, dengan sukarela dan iklas bersolidaritas.
 
 
 
Puncaknya saat ada mimbar bebas di Jl Diponegoro Jakarta. Kemudian menjalar secara serempak di berbagai daerah.
 
"Pelajaran yang ketiga, jika di suatu negara ada rezim yang otoriter, pasti ada resistensinya dari rakyat atau kuasa rakyat untuk melakukan perlawanan.
 
Jangan kita bayangkan rezim otoriter di kita hanya ada di masa Orde Baru, bisa jadi di masa datang bisa terulang kembali," tandas politisi muda PDI-P Banyums ini.
 
Saksi sejarah peristiwa 27 Juli 1996, Adi Sucipto tarso menceritakan, periistiwa yang ditandai penyerbuan kantor DPP  PDI Pro Mega di Jl Diponoengoro Jakarta, sebagai momentum peristiwa bersejarah, bukan hanya milik warga PDI-P saja, namun milik bangsa Indonesia.
 
 
"Tanpa ada penyerbuan itu, tidak mungkin ada era reformasi dan Orde Baru bisa tumbang," tegas dia.
 
Wakil Ketua DPC PDI-P Bidang Organisasi, Agus Prianggodo saat mewakili Ketua DPC menyampaikan, partainya bukan partai kaleng-kaleng, karena sudah teruji sejak 27 Juli 1996, berteriak dan bergerak. Sedangkan partai lain, dinilainya masih berjuang.
 
"PDI-P sudah matang bercerita tentang kebangsaan, persatuan, NKRI dan kebhinekaaan. Dan Insyaaalloh PDI-P tidak akan menjelekan partai lain, karena kami juga pernah merasa tertindas dan sulit," kata ketua Fraksi PDI-P DPRD Banyumas ini.
 
 
Refleksi yang dipandu Jarot C Setyoko mengundang dari berbagai elemen, namun kebanyakan dari komponen PDI-P Banyumas, mulai dari kader-kader  Pro-Mega,  jajaran struktural dan fraksi hingga kader-kader muda.***

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Larasatun Ibunda Mayangsari Terkenal Ramah dan Supel

Rabu, 28 September 2022 | 07:57 WIB

Guru Ngaji Kabupaten Banyumas Diusulkan Terima Insentif

Selasa, 27 September 2022 | 12:52 WIB

PLN Serahkan Bantuan TJSL Rp 50 Juta ke UMKM Piring Lidi

Jumat, 23 September 2022 | 09:46 WIB
X