Banyumas, suaramerdeka-Banyumas.com-Lebih dari 2.000 orang personel pengurus dan anggota Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas dan Persatuan Banyumas.suaramerdeka.com/tag/perangkat-desa">perangkat desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas berencana akan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas terutama untuk peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Senin 11 Juli 2022.
Ketua PPDI Kabupaten Banyumas, Slamet Mubarok mengatakan nantinya para Banyumas.suaramerdeka.com/tag/perangkat-desa">perangkat desa yang akan mengikuti Banyumas.suaramerdeka.com/tag/aksi-damai">aksi damai dan audiensi dengan Pemkab Banyumas dan DPRD Banyumas akan berkumpul terlebih dulu di kecamatan masing-masing.
Selanjutnya akan berangkat ke Purwokerto bersama-sama untuk melaksanakan Banyumas.suaramerdeka.com/tag/aksi-damai">aksi damai dan solidaritas.
Baca Juga: Gelar Aksi Damai, Ini Tujuh Tuntutan Satria Praja dan PPDI Banyumas Kepada Bupati dan DPRD Banyumas
"Rencananya kami akan turun bersama hari ini, Senin 11 Juli 2022 pagi. Semoga bisa dipertimbangkan aspirasi kami. Karena memang selama ini, pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah kepada rakyat di tingkat paling rendah," tandasnya.
Dijelaskan Mubarok, sejumlah tuntutan antara lain peningkatan ADD bagi desa di Banyumas sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa, mulai dari belanja rutin hingga operasional pemerintahan desa.
ADD ini penting utamanya untuk pembayaran hak kepala desa dan Banyumas.suaramerdeka.com/tag/perangkat-desa">perangkat desa terutama penghasilan tetap.
Baca Juga: Ini Cara Menyimpan Daging agar Tidak Busuk dan Segar Saat Diolah
"Selama ini ADD juga digunakan untuk kegiatan perkantoran, operasional BPD dan lainnya. Sementara selama beberapa tahun terakhir ini jumlah ADD malah justru menurun," jelasnya.
Selain menuntut peningkatan ADD, PPDI sebagai organisasi yang menjadi wadah Banyumas.suaramerdeka.com/tag/perangkat-desa">perangkat desa juga menyampaikan aspirasi untuk penambahan tambahan penghasilan khususnya untuk kepala desa dan Banyumas.suaramerdeka.com/tag/perangkat-desa">perangkat desa janggolan.
Desa Janggolan merupakan desa yang sangat minim bahkan tidak punya kekayaan aset dan pendapatan asli desa.
Baca Juga: Si'iran, Salawatan, Metode Efektif Pengikut Aboge Menghafal Rumus Kalender Aboge
"Kita juga mendorong ada tunjangan hari raya (THR) untuk pemerintahan desa. Karena kedudukan kami merupakan bagian dari pemerintahan negara paling bawah. Namun haknya jauh dari pegawai pemerintah lainnya," katanya.
Tak hanya itu, PPDI juga mendorong agar ada pemecahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas menjadi dua dinas.
Artikel Terkait
Tepat di Hari Pahlawan, Pengurus PPDI Kecamatan Pekuncen Dikukuhkan
Tak Diapresiasi Saat Tangani Covid-19 hingga Tak Dapat THR dan Gaji ke-13, PPDI Surati Presiden Jokowi
Surat PPDI Diharapkan Ketuk Hati Presiden Jokowi, PPDI Banyumas Siap ke Jakarta Sampaikan Aspirasi
Satria Praja dan PPDI Banyumas Minta ADD Naik, THR, Tambahan Penghasilan untuk Desa Janggolan
Soal Tuntutan Kenaikan ADD, Ini Alasan dan Penjelasan Lengkap dari Satria Praja dan PPDI Banyumas
Ini Penjelasan Satria Praja dan PPDI Banyumas Soal THR dan Tamsil untuk Kades dan Katdes Desa Janggolan
Gelar Aksi Damai, Ini Tujuh Tuntutan Satria Praja dan PPDI Banyumas Kepada Bupati dan DPRD Banyumas