Pembangunan Banyumas Tak Maksimal di 2021, Anggaran Tersedot Untuk Penanganan Covid-19

- Kamis, 31 Maret 2022 | 08:35 WIB
SERAHKAN DOKUMEN LKPJ 2021: Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono menyerahkan dokumen Raperda LKPj Bupati Banyumas tahun 2021 kepada Ketua DPRD dr Budhi Setiawan, dalam paripurna Senin 28 Maret 2022.(SM Banyumas/Agus Wahyudi)
SERAHKAN DOKUMEN LKPJ 2021: Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono menyerahkan dokumen Raperda LKPj Bupati Banyumas tahun 2021 kepada Ketua DPRD dr Budhi Setiawan, dalam paripurna Senin 28 Maret 2022.(SM Banyumas/Agus Wahyudi)

 

PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Anggaran untuk program dan kegiatan
pembangunan di Kabupaten Banyumas tahun 2021 tidak bisa maksimal.

Hal ini
disebabkan karena adanya perubahan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran
penanganan pandemi Covid-19 (refocusing).

Hal itu terungkap dalam Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Banyumas tahun 2021, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin
28 Maret 2022.

Baca Juga: Polres Purbalingga Siap Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Paripurna penyampaian LKPj Bupati tahun 2021 ini, dipimpin Ketua DPRD dr Budhi
Setiawan. Bupati diwakilkan ke Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono.

Dalam KPJ tersebut, bupati menyampaikan, penyelenggaraan pemerintahan tahun
2021 masih dalam susana pandemi Covid-19. Sehingga penyelenggaraan keuangan
juga disesuaikan untuk penanganan pandemi tersebut, dalam bentuk refocusing dan
realokasi anggaran maupun pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun tersebut, kata Bupati, pihaknya juga mengambil kebijakan untuk pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke pemerintah.

Baca Juga: Siswa MIM Pesayangan Terima Bantuan Peralatan Sekolah dari Alfamart

Menurutnya, pinjaman PEN tersebut sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka
mengakselerasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah.

"Kebijakan strategis lain adalah kita terbitkan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi
dampak pabdemi.

Ini meliputi pemulihan ekonomi, reformasi sistem keuangan daerah,
reformasi sistem pertahanan bencana dan reformasi sistem perlindungan bencana,"
tulis Bupati dalam sambutannya.

Baca Juga: Soal Permintaan Jabatan Presiden Tiga Periode, Presiden Jokowi: Kita Harus Taat dan Patuh Konstitusi

Akibat perubahan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut, diakui
Husein, ini juga berdampak pada perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
Kemudian target sasaran pembangunan juga berubah. Begitu pula prioritas
pembangunan daerah.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengikut Aboge Mulai Puasa Ramadan Jumat Wage

Rabu, 22 Maret 2023 | 16:29 WIB
X