Sidak Kualitas Bantuan Sembako, Ketua DPRD Banyumas Temukan Beras Tak Layak Konsumsi

BANYUMAS, suaramerdeka-banyumas.com-Penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako untuk komoditas beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas ditemukan dalam kondisi jelek dan sebagian ada yang tidak layak konsumsi. 

"Yang kita temukan, berasnya warnanya kusam kekuning-kuningan dan berbau, sehingga kita
minta dikembalikan ke agen dan penyalur untuk diganti," kata Ketua DPRD Banyumas Budhi
Setiawan bersama pihak Dinsospermades saat melakukan sidak ke agen di Desa Karangendep
Kecamatan Patikraja, Selasa 28 Desember 2021.

Sidak tersebut dilakukan setelah sejumlah KPM mengadu ke pimpinan DPRD, bahwa jatah beras
penyaluran ke 11 dan 12 (November-Desember) ditambah jatah ke-13 dan 14 dalam kondisi
jelek.

Baca Juga: Pungli di Pelayanan Kependudukan Terbanyak Dikeluhkan Masyarakat

Untuk satu kali penyaluran KPM hanya menerima 9 kiloggram per bulannya dari agen(e-warung) yang membeli dari penyalur (suplier).

Menurut Budhi, temuan di satu lokasi agen saja, beras yang disalurkan ke KPM-KPM setempat
sampai 200 kilogram lebih.

Menurut pengakuan pihak agen dan penyalur yang diundang ke lokasi, katanya, beras tersebut dibeli dari Bulog, yang sudah tersimpan lama.

Baca Juga: Tertimpa Pohon Tumbang, 4 Rumah dan Bangunan SD Rusak di Cilongok Rusak

Alasan mengambil beras Bulog, katanya, saat ini lagi kesulitan mencari beras hasil panenan baru di pasaran.

"Harusnya agen (e-warung) berani menolak tidak membeli dulu dari penyalur kalau berasnya
jelek. Kalau seperti ini yang dirugikan kan KPM (warga miskin)," tandasnya.

Menurutnya, kejadian temuan seperti ini kemungkinan juga terjadi di lokasi lain.

Baca Juga: Jelang Tahun Baru Harga Sembako Melonjak, Bupati Banyumas Bakal Gelar Operasi Pasar

Sementara ini yang memberikan laporan langsung dan langsung ditindaklanjuti baru dari Karangendep.
Supaya kejadian penyaluran seperti ini tidak terjadi di lokasi lain, pihaknya minta instansi
terkait di wilayah seperti camat dan pihak desa memberikan laporan.

Tujuannya, jika ditemukan kasus serupa bisa langsung ditindaklanjuti.