Angka Kemiskinan Purbalingga Capai 16,20 Persen, Ini Arahan Bupati untuk Mengentaskannya

- Rabu, 22 Desember 2021 | 21:09 WIB
REHAB RTLH: Bupati Tiwi meletakkan adukan semen saat pencanangan rehab RTLH milik warga miskin beberapa waktu lalu. (SM/dok)
REHAB RTLH: Bupati Tiwi meletakkan adukan semen saat pencanangan rehab RTLH milik warga miskin beberapa waktu lalu. (SM/dok)

PURBALINGGA, suaramerdeka-banyumas.com - Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai biang keroknya.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat Rakor Kemiskinan bersama para Kepala OPD, Rabu (22/12) di Gedung OR Graha Adiguna memaparkan Purbalingga sempat mencapai angka kemiskinan paling rendah, yakni 15,03 % di tahun 2019. Namun pada 2020 diuji dengan pandemi Covid-19 angka kemiskinan naik jadi 15,90% dan 2021 bertambah lagi menjadi 16,20%.

“Peningkatan angka kemiskinan tidak hanya di Purbalingga saja, namun terjadi di seluruh daerah termasuk secara nasional,” kata Tiwi.

Baca Juga: Pilkada Purbalingga Direncanakan 27 November 2024

Dalam rakor ini Bupati memberi sejumlah pengarahan untuk mengentaskan kemiskinan di tahun depan.

Pertama, Kabupaten Purbalingga harus punya basis data yang akurat. Tidak bisa hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pusat yang kerap menimbulkan perbedaan dengan kondisi nyata.

“Kalau bicara data, ujung tombaknya ada di desa. Sesuai aturan, desa bisa gunakan dana desanya untuk melakukan pendataan," katanya.

Baca Juga: Tak Kunjung Pulang, Mbah Marno Ditemukan Tak Bernyawa di Sawah

Dia menginstruksikan Sekda untuk mengawal pendataan warga miskin di desa-desa. Untuk menghimpun basis data, Pemkab akan melibatkan Ketua RT agar datanya lebih netral.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X