Selama Menjabat, Bupati Tegaskan Tak Ada 'Upeti' Dalam  Promosi Jabatan

- Jumat, 26 November 2021 | 16:14 WIB
Bupati Banyumas Achmad Husein melantik pejabat eselon III dan IV serta fungsional di Pendapa Sipanji Purwokerto, Jumat, 26 November 2021. (SMbanyumas/Agus Wahyudi-)
Bupati Banyumas Achmad Husein melantik pejabat eselon III dan IV serta fungsional di Pendapa Sipanji Purwokerto, Jumat, 26 November 2021. (SMbanyumas/Agus Wahyudi-)
 
 
 
PURWOKERTO, suaramerdeka-banyumas.com-Bupati Banyumas Achmad Husein menegaskan, selama menjadi kepala daerah (dau periode) yang berjalan ini, dinyakini tidak pernah ada pemberian upeti (jual-beli jabaran-red) baik kepada Baperjakbat maupun langsung kepada dirinya, dan wakil bupati. 
 
"Saya jamin tidak ada permaian sedikit pun dalam setiap promosi jabatan. Kalau ada bisa bilang ke saya.
 
Insyaallah selama masa jabatan saya, sejak yang pertama, sekarang dan sampai akhir, itu ada jabatan dengan modal, seperti pemberian-pemberian upeti," kata Bupati Banyumas Achmad Husein saat sambutan pelantikan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon II, IV dan fungsional, di Pendapa Sipanji Purwokerto, Jumat, 26 November 2021.
 
 
Pelantikan pada masa gelombang transisi ASN fungsional sekala besar kali ini  sebanyak 245 ASN. Terdiri terdiri  jabatan eselon IIIa 12 orang, IIIIb 36 orang. Kemudian eselon IVa dan IVb, total 132 orang.
 
Sementara jabatan fungsional  yang belum sempat dilantik pada pelantikan sebelumnya sebanyak  65 orang. 
 
Husein menegaskan, praktik pemberian upeti atau jual-beli jabatan jika terjadi sama saja mempertaruhkan integritas jabatan buupati-wakil bupati dan tim Baperjakat. Bahkan ia menyebut, ini adalah wujud integritas dari partai pengusungnya, yakni PDI-P.
 
 
 Bupati juga menegaskan, dalam setiap promosi, mutasi atau rotasi jabatan selalu dipertimbangkan aspek kemampuan atau kompetensi, tidak menyengsarakan ASN yang bersangkutan.
 
Hal  itu selalu ia tanyakan ke sekda dan Baperjakat sebelum menandatangani surat keputusan.
 
"Dalam rapat-rapat baperjakat selalu saya tanyakan, kalau dijawab sudah oke, silakan dilanjut supaya rapat-rapatnya tidak terlalu sama. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.
 
 
Terkait  penyderhanaan jabatan struktural, yakni eselon IV yang mulai dikurangi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Banyumas, Achmad Supartono mengatakan,  pada masa transisi aturan ini, untuk pengaturan penyederhanaan organisasi pemerintah daerah (OPD) tidak semua sama rata.
 
Namun melihat substansi, tugas pokok dan kondisi instansinya.
 
"Jadi ada dinas (OPD) yang sepenuhnya hilang eselon IV-nya, tapi juga ada dinas yang masih utuh seperti Dinas Perhubungan dan OPD kecamatan. Ada dinas yang berkurang di beberapa bidang, karena ada lima tipe yang membedakan satu dengan lainnya," terangnya.
 
 
Dinas perhubungan eselon IV masih dipertahankan semua, kecuali penguji kendaraan, kata doa, karena semuanya tidak bisa jabatan fungsional karena berkait dengan hal-hal teknis.
 
Supartono menegaskan, sebenarnya kalau melihat tugas pokoknya, tidak ada perbedaan antara pejabat fungsional dengan pejabat eselon IV. Yang membedakan hanya di nomenklatur saja. 
 
Pada masa transisi ini, pejabat fungsional masih menjadi koordinator semacam eselon IV.
 
 
Menyangkut kekhawatiran ASN yang difungsionalkan ke depan akan kehilangan tunjangan terkait kesejahteraan, dia menandaskan, usulan dari presiden, ASN yang dilantik ke fungsional tidak boleh berkurang tambahan penghasilannya.
 
"Besarnya tunjangan tetap dipertimbangkan sesuai dengan besaran yang ia terima sebelumnya (saat masih die selon IV). 
 
Pemerintah memberi batas waktu hingga Desembert besok, jabatan fungsional harus sudah ditetapkan dan dilantik," katanya.
 
 
Dia menegaskan semangat perampingan birokrasi ini, kata dia, paling cepat harus dilaksanakan semua daerah akhir tahun ini.
 
Karena itu, di masa transisii waktu ini, fungsional yang ikut dilantik sekarang masih setara eselon IV yang dilantik.
 
Sedangkan eselon IV yang dilantik sekarang, cepat atau lambat juga nanti kembali ke jabatan fungsional, mengingat amanat dari pemerintah, di birokrasi diharapkan tidak ada lagi jabatan eselon IV, namun langsung ke fungsional.***

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Warga Blokade Jalan ke TPA Gunung Cunil

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:35 WIB

Guru di Banyumas Mulai Terima Vaksin Booster

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:04 WIB

Konservasi Lahan Kritis dan DAS Tak Boleh Berhenti

Senin, 17 Januari 2022 | 23:09 WIB
X