150 Nelayan Cilacap Dapat Program Pemberdayaan Nelayan

CILACAP, suaramerdeka-banyumas.com-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melaksanakan kegiatan pemberdayaan nelayan di Cilacap melalui pengembangan diversifikasi usaha dan fasilitasi pendanaan nelayan.

Kegiatan dilaksanakan pada 2 lokasi yang berbeda, Desa Jetis untuk pengembangan diversifikasi usaha nelayan dan keluarganya dengan jumlah peserta 50 orang yang terdiri dari 30 wanita nelayan dan 20 nelayan.

Sementara dilokasi terpisah bertempat di Gedung HNSI Cilacap sebanyak 100 nelayan mendapat fasilitas untuk dapat mengakses permodalan, baik dari sektor perbankan maupun non-perbankan.

Baca Juga: Galang Hendra Pratama Optimistis Masuk Sepuluh Besar di Home Race Sirkuit Mandalika

KKP menggelar kegiatan pengembangan diversifikasi usaha nelayan dan keluarganya di Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Cilacap.

Pada kegiatan di Desa Jetis, KKP melaksanakan beberapa pelatihan, antara lain Aplikasi Laut Nusantara dengan narasumber PT XL-Axiata, kerajinan ikat celup warna alami dari praktisi yang berasal dari Sidoarjo serta pengelolaan homestay yang bekerjasama dengan DISPORAPAR Kabupaten Cilacap.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ridwan Mulyana melalui Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Imas Masriah mengatakan, fasilitasi diberikan kepada 100 orang nelayan di Cilacap.

Baca Juga: Hanya Tersisa Tiga SMP di Banyumas yang Belum Gelar PTM Terbatas

Dalam kegiatan itu, petugas akan membimbing para nelayan untuk bisa mengakses permodalan.

"Kegiatan ini sampai membimbing mereka, bukan hanya sosialisasi, karena ada gerai pendanaan. Petugas kami membantu persyaratan apa saja yang harus disiapkan bila menghendaki persyaratan dimasukkan saat ini, kami bantu ceklis," tuturnya, ditemui disela-sela Kegiatan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan di Gedung HNSI Cilacap, Kamis 18 Nopember 2021.

Dalam kegiatan itu, pihaknya juga mendatangkan perbankan yaitu BRI, maupun Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Dengan demikian, pihak-pihak tersebut bisa langsung mengecek persyaratan yang diajukan para nelayan.

Baca Juga: Bambang Pacul Jadi Ketua Komisi III DPR, Begini Tanggapan Gubernur Ganjar Pranowo

Selain mendapatkan fasilitasi tersebut, para nelayan juga mendapatkan bimbingan mengenai cara mengelola permodalan, berupa skema khusus bagi nelayan.

Dengan demikian, permodalan yang diterima, bisa tepat penggunaannya, dan dapat mengembangkan skala usaha.