Bupati Jadi Tersangka, Spanduk Dukung KPK Usut Korupsi Terpampang di Alun-alun Banjarnegara

Baca Juga: Bupati Banjarnegara Ditahan KPK, Rumdin dan Alun-alun Lengang

Spanduk tersebut juga sebagai bentuk dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Banjarnegara.

Dia mengatakan, spanduk tersebut sementara baru dipasang di sekitar alun-alun. Namun tidak menutup kemungkinan akan dipasang di lokasi lain.

Sebagai informasi, pada awal Juli 2020, Forjasi dan FBB pernah mengadu kepada DPRD Banjarnegara terkait dugaan praktik kartel konstruksi.

Proses lelang pekerjaan dinilai tidak sehat karena menutup kesempatan persekutuan komanditer (CV) untuk ikut bersaing.

Baca Juga: KPK Panggil Dua Pejabat Pemkab Banjarnegara, Kali Ini Giliran Kabid Bina Marga DPUPR

"Dari tahun 2017, kontraktor CV dengan kualifikasi pekerjaan kecil tidak punya kesempatan untuk ikut tender pekerjaan," kata Imam saat itu.

Pada tahun 2020, justru dilakukan penggabungan paket pekerjaan per kecamatan sehingga nilainya menjadi besar.

Satu paket pekerjaan konstruksi nilainya berkisar Rp 12 miliar hingga Rp 29 miliar. Sedangkan kekuatan CV hanya untuk pekerjaan maksimal Rp 2,5 miliar.

Dengan nilai kontrak sebesar itu maka hanya perusahaan besar berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang bisa mengikuti lelang pekerjaan.